Infotren.id - Di tengah kondisi sosial-politik yang dinamis, masyarakat Indonesia semakin vokal menuntut perubahan. Salah satu inisiatif yang kini menjadi sorotan adalah gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang digagas sebagai respons terhadap berbagai permasalahan di Indonesia, mulai dari kekerasan aparat hingga kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat ini dicetuskan oleh Abigail Limuria**, seorang influncer dn aktivis media sosial dan pendiri gerakan WhatsApp Indonesia. Abigail dikenal karena kemampuan strategisnya dalam memobilisasi masyarakat digital dan mengorganisir kampanye daring yang bersifat transparan dan terstruktur.
Bersama Abigail, sejumlah pegiat media sosial lainnya turut berperan penting, termasuk Salsa Erwina Hutagalung, seorang aktivis diaspora Indonesia, serta akun-akun pegiat seperti @utami, yang fokus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menegakkan keadilan sosial dan melawan praktik korupsi.
Abigail dan timnya mendorong masyarakat untuk menyalurkan suara mereka melalui tuntutan konkret yang dibagi dalam dua kategori, 17 tuntutan jangka pendek yang diharapkan terealisasi dalam waktu sepekan, dan 8 tuntutan jangka panjang yang ditargetkan dapat dicapai dalam setahun.
Mereka menekankan bahwa generasi saat ini, yang melek informasi dan digital, tidak lagi mudah dipecah belah dan termakan narasi emosional.
Gerakan ini juga didukung penuh oleh sejumlah publik figur seperti Jerone Polin, Andovi da Lopez, Vidi Aldiano, dan sejumlah nama influncer lainnya. Mereka berharap agar suara-suara rakyat segera didengar oleh pihak terkait.
17 Tuntutan Rakyat Jangka Pendek
Tuntutan jangka pendek mencakup langkah-langkah mendesak, antara lain:
1. Membentuk tim investigasi independen atas kematian Ojol Affan Kurniawan dan korban lainnya.
2. Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
3. Membebaskan semua demonstran yang ditahan dan menghentikan kriminalisasi aksi damai.
4. Mengadili aparat keamanan yang terbukti melakukan kekerasan dan menghentikan kekerasan oleh kepolisian.
5. Membekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR serta membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
6. Mempublikasikan anggaran DPR secara terbuka dan berkala.
7. Melakukan audit harta kekayaan anggota DPR melalui KPK.
8. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang menghina suara rakyat dan menegakkan sanksi bagi kader arogan.
9. Mengumumkan komitmen publik partai untuk membela rakyat di masa krisis.
10. Mendorong anggota DPR berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat.
11. Menegakkan disiplin internal TNI dan memastikan TNI tidak masuk ke ruang sipil selama krisis demokrasi.
12. Menjamin upah layak bagi seluruh angkatan kerja.
13. Mencegah PHK massal dan melindungi pekerja kontrak.
14. Membuka dialog langsung dengan serikat buruh terkait upah dan outsourcing.
15. Menghentikan praktik korupsi internal di partai politik.
16. Menetapkan mekanisme transparansi anggaran dan kebijakan publik.
17. Menciptakan mekanisme akuntabilitas bagi pemerintah dan DPR terhadap rakyat.
8 Tuntutan Jangka Panjang
Selain itu, gerakan ini juga menekankan reformasi struktural melalui 8 tuntutan jangka panjang, antara lain:
1. Membersihkan dan mereformasi DPR secara besar-besaran.
2. Melakukan reformasi partai politik dan memperkuat pengawasan eksekutif.
3. Menyusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Mengesahkan dan menegakkan undang-undang perampasan aset koruptor.
5. Melakukan reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
6. Mengembalikan TNI ke barak tanpa campur tangan dalam urusan sipil.
7. Menjamin perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.
8. Membuka jalur dialog permanen antara rakyat, serikat buruh, dan pemerintah.
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi simbol keterlibatan aktif generasi muda dalam politik digital. Melalui media sosial, masyarakat menunjukkan bahwa tuntutan mereka bukan sekadar aspirasi, tetapi panggilan untuk aksi nyata dari pemerintah, DPR, dan partai politik.
