Infotren.id - Bank Indonesia (BI) siap meluncurkan Payment ID bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025. Terobosan ini diklaim akan menjadi salah satu inovasi besar dalam sistem pembayaran nasional, mengintegrasikan identitas keuangan masyarakat secara aman dan efisien.
Payment ID merupakan kode unik berbentuk kombinasi huruf dan angka yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Teknologi ini menjadi bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (PSPI) 2030, yang dirancang untuk memodernisasi infrastruktur keuangan nasional.
Dengan integrasi NIK, Payment ID akan mempermudah identifikasi individu dalam setiap transaksi keuangan. Tak hanya itu, sistem ini juga diklaim mampu mendeteksi potensi penipuan digital, termasuk aktivitas mencurigakan di sektor perbankan.
Menurut Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan memiliki kemampuan mengoptimalisasi data granular sehingga setiap transaksi yang dilakukan oleh individu dapat terhubung secara terpadu. Hal ini memungkinkan pemantauan yang lebih detail terhadap profil keuangan seseorang, mulai dari:
- Sumber pendapatan
- Riwayat pinjaman dan cicilan
- Investasi
- Aktivitas judi online
- Transaksi di platform pinjaman online (pinjol)
Dengan kemampuan tersebut, Payment ID diharapkan membantu lembaga keuangan menilai kelayakan calon nasabah secara lebih akurat, sekaligus meminimalisir risiko kredit macet dan kejahatan finansial.
Meski memiliki jangkauan informasi yang luas, BI menegaskan bahwa penggunaan Payment ID tetap mengikuti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Setiap kali bank atau lembaga keuangan ingin mengakses data melalui Payment ID, pemilik ID akan menerima notifikasi untuk memberikan persetujuan terlebih dahulu.
Selain itu, sistem ini juga terhubung dengan data catatan sipil (capil). Artinya, jika pemilik ID meninggal dunia, Payment ID tersebut akan otomatis dinonaktifkan.
Peluncuran Payment ID menjadi salah satu langkah strategis BI menuju Payment System Blueprint Indonesia 2030. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan keamanan, transparansi, dan integrasi di seluruh ekosistem pembayaran, baik untuk transaksi domestik maupun lintas negara.
