INFOTREN.ID - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara anggota BRICS.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah saat ini masih mencermati perkembangan situasi tersebut, seiring dengan masih berlangsungnya proses negosiasi dagang antara Indonesia dan AS.
"Kita akan terus mengikuti dinamika ini karena Indonesia saat ini masih melakukan pembahasan dengan otoritas Amerika Serikat," kata Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, dikutip Infotren dari laman ANTARA pada Senin (07/07/2025).
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi global saat ini sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian, termasuk kebijakan tarif saling balas yang tengah didorong oleh pemerintahan Trump.
Situasi global tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan asumsi dasar makroekonomi dan arah kebijakan fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyusunan RAPBN tetap akan dilakukan secara cermat dan mempertimbangkan berbagai risiko, baik dari dalam negeri maupun dari perkembangan eksternal.
"Hari ini, Presiden Prabowo sedang menghadiri KTT BRICS bersama para pemimpin dunia lainnya. Di saat yang sama, Presiden Trump menyatakan bahwa negara-negara BRICS tidak berpihak kepada AS, dan mengancam akan menerapkan tarif tambahan," ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, pada Minggu (6/7), Donald Trump melalui platform Truth Social menyampaikan ancamannya untuk mengenakan tarif tambahan 10 persen terhadap negara-negara yang mendukung kebijakan BRICS, yang disebutnya sebagai "anti-Amerika".
"Semua negara akan dikenai tarif tanpa pengecualian," tulis Trump.
