INFOTREN.ID - Ada yang tidak biasa di akhir Oktober lalu. Sebanyak 37 bos properti papan atas dari berbagai asosiasi dan perusahaan besar berkumpul dalam satu forum tertutup di Jakarta.
Pertemuan itu bukan sekadar temu bisnis biasa melainkan forum kritik dan refleksi terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Dalam laporan Kompas.com (2 November 2025), disebutkan bahwa forum tersebut menghasilkan “paket kritik dan saran konstruktif” untuk pemerintah, mencakup stabilitas kebijakan, daya beli masyarakat, dan kepastian hukum.
“Dunia usaha menginginkan kondisi yang clear and clean, kondusif, dan berjalan baik tanpa kegaduhan kebijakan,” ujar salah satu pengembang senior yang hadir dalam pertemuan itu.
Ketidakpastian dan Daya Beli Melemah
Dari sejumlah masukan yang dihimpun, ada benang merah: sektor properti tengah tertekan oleh ketidakpastian regulasi dan melemahnya daya beli masyarakat.
Kenaikan harga bahan bangunan, biaya lahan yang makin tinggi, dan minimnya dukungan fiskal dinilai membuat industri properti berjalan di tempat.
Para pengusaha menilai bahwa kebijakan yang sering berubah, terutama dalam sektor perizinan dan perpajakan, membuat investor enggan melangkah.
“Jangan buat gaduh dengan wacana yang berubah-ubah. Dunia usaha perlu kepastian untuk berinvestasi,” kata salah satu peserta forum, dikutip dari Kompas.com (4 November 2025).
