INFOTREN.ID - Isu panas antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan PT Pertamina (Persero) mulai memanas di ruang publik, terutama setelah Purbaya melontarkan kritik keras di hadapan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Inti dari "perang pernyataan" ini adalah tudingan Menkeu mengenai kelambanan atau 'kemalasan' Pertamina dalam merealisasikan pembangunan kilang minyak baru, yang dinilai menjadi akar masalah pembengkakan subsidi energi negara.
Kritik pedas Purbaya berpusat pada kegagalan Pertamina menunaikan janji untuk menambah kapasitas kilang dalam negeri, yang sudah berlarut-larut selama puluhan tahun.
Purbaya secara eksplisit menyatakan bahwa masalah impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membebani APBN bukanlah karena Indonesia tidak mampu membangun kilang, melainkan karena "Pertaminanya malas-malasan saja."
Purbaya mencontohkan bahwa pada tahun 2018, Pertamina berjanji akan membangun tujuh kilang baru dalam lima tahun, namun hingga kini tidak ada satupun yang terealisasi.
Menkeu juga mengungkapkan bahwa Pertamina pernah menolak tawaran dari investor asing (misalnya dari Tiongkok) untuk membangun kilang dengan skema yang menguntungkan dibeli selama 30 tahun, setelahnya aset menjadi milik Indonesia.
Penolakan ini diklaim Pertamina karena alasan "overcapacity" atau kelebihan kapasitas di masa depan, padahal rencana pembangunan kilang mereka sendiri belum jelas.
Purbaya menegaskan, ketergantungan pada impor BBM, terutama dari Singapura, menyebabkan kerugian besar bagi negara karena harga yang tidak stabil.
Peningkatan impor inilah yang membuat realisasi subsidi dan kompensasi energi terus membengkak. Purbaya bahkan mengancam akan memotong dana untuk Pertamina dan menyatakan dirinya tidak lagi hanya sekadar "juru bayar."
