INFOTREN.ID - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti secara serius rangkaian aksi unjuk rasa (demonstrasi) yang terjadi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.
Melalui Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), PBB mengirimkan agar pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan menyeluruh terkait cara aparat menangani aksi massa.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, dalam sebuah rekaman video resmi yang dikutip dari CNBC Indonesia pada Selasa, 2 September 2025.
"Kami mengamati dengan seksama berbagai kejadian kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam konteks demokrasi nasional. Penting untuk menekankan pentingnya dialog terbuka guna menyampaikan kekhawatiran masyarakat," ujar Ravina.
Ia juga menegaskan bahwa negara harus melindungi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai.
"Otoritas setempat harus menjamin hak atas kebebasan berkumpul, sambil tetap menjaga perdamaian umum sesuai dengan norma dan standar internasional dalam menangani aksi publik," tambahnya.
PBB juga mencermati keterlibatan aparat keamanan, termasuk kehadiran militer yang diturunkan untuk membantu kepolisian dalam menanggapi aksi-aksi tersebut.
Menurut Ravina, segala bentuk intervensi aparat harus berlandaskan prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api yang sesuai dengan hukum internasional.
"Kami mendesak agar dilakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait penggunaan kekuatan oleh aparat," tegasnya.
