INFOTREN.ID – Pemerintah India tengah bergerak cepat mendorong perbaikan dalam praktik penulisan resep obat oleh dokter, menyusul pernyataan tegas dari Pengadilan Tinggi Punjab dan Haryana bahwa “resep medis yang terbaca adalah hak fundamental pasien.”
Putusan ini dikeluarkan setelah seorang hakim menemukan laporan medis dari dokter pemerintah yang tak bisa dibaca sama sekali dalam sebuah kasus hukum.
Hakim Jasgurpreet Singh Puri bahkan menyebut tulisan tangan dokter tersebut “mengguncang hati nurani pengadilan.”
Di tengah kemajuan teknologi dan akses luas terhadap komputer, pengadilan menilai masih digunakannya tulisan tangan yang tidak terbaca sebagai praktik yang membahayakan.
Terlebih, kesalahan pembacaan resep bisa menyebabkan kesalahan pemberian obat, yang dalam konteks medis dapat berujung pada kondisi darurat hingga kematian.
Sebagai tanggapan, pengadilan meminta:
- Pemerintah menyisipkan pelatihan tulisan tangan ke dalam kurikulum kedokteran,
- Penetapan batas waktu dua tahun untuk penerapan resep digital secara nasional,
- Dan mewajibkan dokter menulis resep dengan huruf kapital yang jelas dan terbaca selama masa transisi.
Ancaman Nyata dari Tulisan Tak Terbaca
Kasus resep tidak terbaca bukanlah hal baru di dunia medis. Di Amerika Serikat, laporan Institute of Medicine tahun 1999 menyebutkan 7.000 dari 44.000 kematian akibat kesalahan medis per tahun berasal dari resep yang tidak jelas.
