INFOTREN.ID - Hubungan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), entitas yang bertugas mengelola aset negara untuk investasi jangka panjang, belakangan menjadi sorotan publik.
Menkeu Purbaya, yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Danantara, melontarkan kritik keras mengenai rencana Danantara untuk membeli obligasi pemerintah.
Kritikan paling tajam yang dilontarkan Purbaya berkaitan dengan rencana Danantara untuk menggunakan sebagian besar dari dana dividen BUMN yang dikumpulkannya yang diperkirakan mencapai Rp80 triliun hingga Rp90 triliun per tahun untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi pemerintah.
Purbaya mempertanyakan esensi keberadaan Danantara sebagai badan pengelola investasi jika dana besar yang mereka miliki hanya diinvestasikan kembali pada surat utang milik pemerintah sendiri.
"Dividen Rp90 triliun sebagian katanya akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa?" ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, investasi dalam obligasi pemerintah adalah strategi yang terlalu konservatif dan tidak menciptakan nilai tambah (multiplier effect) yang signifikan bagi perekonomian nasional, sebuah peran yang seharusnya dijalankan oleh sovereign wealth fund seperti Danantara.
Keahlian Danantara diharapkan terfokus pada investasi langsung ke proyek-proyek riil, infrastruktur, atau sektor strategis lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
Pihak Danantara menanggapi kritik tersebut dengan menjelaskan bahwa rencana pembelian obligasi tersebut bersifat sementara.
Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu yakni dalam sisa beberapa bulan untuk segera menemukan dan mengeksekusi proyek-proyek investasi baru yang menciptakan nilai tambah.
