Infotren.id - Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat muncul sebagai bentuk perlawanan moral sekaligus desakan terhadap pemerintah, DPR, dan institusi negara untuk melakukan perubahan nyata. Kampanye ini ramai digaungkan di media sosial melalui unggahan influencer maupun aktivis, menyoroti isu-isu krusial mulai dari hak asasi manusia, keadilan sosial, hingga tata kelola negara yang transparan.
Gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" ini merangkum 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam waktu sepekan hingga 5 September 2025, serta 8 tuntutan jangka panjang yang diberi tenggat satu tahun. Angka “17+8” menjadi simbol bahwa perjuangan rakyat tidak hanya berhenti pada tuntutan darurat, tetapi juga meliputi agenda reformasi struktural dalam jangka panjang.
Mengapa Penting?
Tuntutan ini lahir dari keresahan publik terhadap krisis demokrasi, ketidakadilan hukum, praktik korupsi, hingga lemahnya perlindungan terhadap rakyat kecil. Kasus kekerasan aparat, pengelolaan anggaran DPR yang tidak transparan, hingga kebijakan ekonomi yang dianggap menyudutkan pekerja menjadi pemicu utama. Melalui gerakan ini, rakyat menegaskan haknya untuk mengawasi, mengingatkan, dan mendesak pemimpin agar tidak mengkhianati amanah.
Isi 17 Tuntutan Jangka Pendek
Tuntutan jangka pendek diarahkan pada langkah-langkah cepat untuk mengatasi krisis politik dan sosial yang sedang berlangsung, antara lain:
1. Bentuk tim investigasi independen atas kematian Ojol, Afan, Kurniawan, dan korban lainnya.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
3. Bebaskan semua demonstran yang ditahan dan hentikan kriminalisasi aksi damai.
4. Adili aparat keamanan yang terbukti melakukan kekerasan.
5. Stop kekerasan oleh kepolisian.
6. Bekukan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru DPR, termasuk pensiun.
7. Publikasikan anggaran DPR secara terbuka dan berkala.
8. Audit harta kekayaan anggota DPR melalui KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang menghina suara rakyat.
10. Partai politik wajib memberi sanksi pada kader yang arogan.
11. Umumkan komitmen publik partai untuk membela rakyat di masa krisis.
12. Anggota DPR harus berdialog langsung dengan mahasiswa dan masyarakat.
13. Tegakkan disiplin internal TNI.
14. TNI harus menyatakan komitmen publik untuk tidak masuk ke ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja.
16. Cegah PHK massal dan lindungi pekerja kontrak.
17. Buka dialog langsung dengan serikat buruh soal upah dan outsourcing.
Isi 8 Tuntutan Jangka Panjang
Sementara itu, tuntutan jangka panjang menekankan pada reformasi besar-besaran dalam sistem politik, hukum, dan ekonomi, yakni:
1. Bersihkan dan lakukan reformasi DPR secara menyeluruh.
2. Reformasi partai politik dan perkuat pengawasan eksekutif.
3. Susun reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan tegakkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.
5. Lakukan reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
6. Kembalikan peran TNI ke barak tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" bukan sekadar daftar permintaan, melainkan refleksi dari kegelisahan publik terhadap arah demokrasi dan kebijakan negara. Suara rakyat yang terangkum di dalamnya menegaskan bahwa keadilan, transparansi, dan empati harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan.***
