INFOTREN.ID - Di tengah perang yang belum menunjukkan tanda mereda, Ukraina mendadak diguncang oleh tekanan diplomatik dari sekutu terdekatnya sendiri: Amerika Serikat. 

Sebuah rencana perdamaian baru yang disodorkan Washington menempatkan Presiden Volodymyr Zelenskiy dalam posisi tersulit sejak invasi Rusia dimulai. 

Rencana ini tidak hanya bersifat strategis tetapi juga menyentuh inti identitas nasional: martabat, kebebasan, dan masa depan Ukraina.

Menurut laporan dari Reutes (21/11), rencana perdamaian itu “menyerukan Ukraina untuk menyerahkan wilayahnya, menerima batasan militernya, dan meninggalkan ambisinya untuk bergabung dengan NATO”, sebuah tuntutan yang memicu keprihatinan mendalam di Kyiv.

Rencana Perdamaian yang Mengguncang

iklan sidebar-1

Rencana 28 poin tersebut memberikan Rusia kendali de facto atas Luhansk, Donetsk, dan Krimea. 
Garis depan dibekukan di Kherson dan Zaporizhzhia, sementara zona demiliterisasi diciptakan di sepanjang garis konflik.

Di atas semua itu, Ukraina akan dilarang bergabung dengan NATO secara permanen sebaagi sebuah penyangkalan terhadap aspirasi keamanan jangka panjangnya.

Sementara beberapa poin menuntut Rusia mundur dari sejumlah area yang baru direbut, banyak analis menilai komponen tersebut tidak cukup kuat untuk menyeimbangkan tuntutan besar yang diarahkan kepada Ukraina.

Zelenskiy: Tegas namun Diplomatis