Infotren.id - Baru sehari dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa langsung tersandung kontroversi. Ucapannya yang menanggapi tuntutan gerakan 17+8 dengan menyebutnya sebagai suara “sebagian kecil masyarakat” memicu kemarahan publik.
Alih-alih menenangkan situasi politik, pernyataan itu justru memperbesar ketegangan dan merusak citra pemerintahan baru. Sebagai ekonom senior yang sebelumnya dipercaya memimpin berbagai lembaga strategis, Purbaya Yudhi Sadewa datang dengan ekspektasi tinggi.
Publik berharap ia mampu membawa arah kebijakan fiskal yang pro-rakyat. Namun, sikap awalnya dianggap tidak sensitif terhadap aspirasi masyarakat, terutama di tengah kondisi sosial-ekonomi yang menuntut keberpihakan nyata.
Reaksi keras muncul dari mahasiswa. Massa dari Universitas Indonesia dan UIN Jakarta turun ke depan Gedung DPR RI, menyerukan agar pemerintah segera menindaklanjuti seluruh tuntutan 17+8.
Mereka menilai ucapan Purbaya melecehkan perjuangan rakyat, sehingga mendesak agar ia mundur dari jabatannya. Aksi berjalan damai, namun tekanan politik yang ditimbulkan cukup besar.
Selain mahasiswa, kalangan ekonom juga memberi peringatan. Menurut mereka, pernyataan pejabat setinggi Menteri Keuangan yang terlihat meremehkan gerakan rakyat bisa berdampak luas.
Tidak hanya melemahkan legitimasi politik, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian pasar dan mengurangi kepercayaan investor. Hal ini berbahaya mengingat posisi Menkeu sangat strategis dalam menjaga stabilitas fiskal negara.
Desakan agar Purbaya mundur muncul cepat karena kombinasi berbagai faktor. Pertama, ucapan yang dianggap meremehkan rakyat langsung meruntuhkan legitimasi di hari pertama menjabat. Kedua, momentum politik 17+8 sudah sensitif sehingga setiap respons negatif memperbesar krisis kepercayaan.
Ketiga, aksi mahasiswa dan sorotan media mempercepat gelombang penolakan publik. Terakhir, ada ekspektasi moral bahwa seorang pejabat publik harus menunjukkan empati dan keberpihakan, bukan ketidakpedulian.
