BisnisMarket – Pembongkaran pagar laut di kawasan PIK-2, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan publik.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai tindakan itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah, dan menyebut perlunya pemeriksaan terhadap peran Presiden Joko Widodo dalam memberikan status Proyek Strategis Nasional (PSN) pada PIK-2.
Pembongkaran pagar laut ini dilakukan oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL) dengan dukungan nelayan setempat atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf TNI AL.
Namun, menurut Rocky Gerung, langkah ini menunjukkan adanya masalah dalam koordinasi pemerintahan.
“Presiden Prabowo harus turun langsung menginstruksikan pembongkaran pagar ini. Hal itu mencerminkan bahwa koordinasi teknis di tingkat kementerian tidak berjalan. Tidak ada satu pun menteri yang berani mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini sebelumnya,” ujar Rocky dikutip dari kanal Youtube pada Kamis (23/1/2025).
Rocky juga menyoroti dampak sosial yang muncul akibat pembangunan kawasan eksklusif tersebut.
SKANDAL K3 MENGGURITA: Pengacara Noel Beberkan Bukti Transfer Duit Haram ke 'Ibu Menteri'!
“PIK-2 mendapat status PSN di era Presiden Jokowi. Status ini memberi keistimewaan pada pengembang, tetapi menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya nelayan dan komunitas lokal. Apakah AMDAL-nya sudah sesuai? Kenapa akhirnya menimbulkan konflik sosial?” tanyanya.
Menurut Rocky, proyek tersebut seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan memicu keresahan yang berpotensi memecah belah.
Ia menduga ada “kekuatan besar” yang membuat para pejabat di bawah presiden sebelumnya enggan bertindak tegas.
