Jakarta, (Tanggal) – Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal distribusi gas LPG 3 kg menuai kritik tajam. Pengamat politik Rocky Gerung menilai kebijakan ini ngawur, menyebabkan antrean panjang, bahkan berpotensi menimbulkan kekacauan sosial. Lebih jauh, ia menuding bahwa kebijakan tersebut dibuat tanpa konsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau kebijakan ini memang tidak dikonsultasikan dengan Presiden, maka Bahlil harus bertanggung jawab, Menteri itu alat Presiden, bukan justru bikin pusing rakyat, ujar Rocky.
Kelangkaan LPG subsidi ini telah terjadi selama beberapa pekan, memicu keresahan masyarakat.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut.
"Ini bukan kebijakan Presiden, ini inisiatif dari Menteri ESDM. Artinya, yang bertanggung jawab ya jelas," tegasnya.
Kebijakan ini dianggap blunder karena kurangnya mitigasi dan sosialisasi, menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat. Di berbagai daerah, warga terpaksa mengantre berjam-jam demi mendapatkan gas subsidi. Beberapa laporan bahkan menyebut adanya korban meninggal akibat kelelahan saat antre.
SKANDAL K3 MENGGURITA: Pengacara Noel Beberkan Bukti Transfer Duit Haram ke 'Ibu Menteri'!
“Kalau ini dibiarkan, dampaknya bisa lebih luas. Kelangkaan LPG itu bukan sekadar soal gas, tapi urusan dapur rakyat! Makanan tidak bisa dimasak, usaha kecil terganggu, ekonomi rakyat kecil lumpuh! Ini bukan sekadar miskomunikasi, ini kegagalan sistem,” lanjut Rocky Gerung dengan nada geram.
Rocky juga menyoroti lemahnya koordinasi dalam pemerintahan Prabowo. Ia menilai banyak menteri yang bertindak seolah-olah mereka punya otoritas sendiri tanpa memahami garis kebijakan Presiden.
"Ini konsekuensi kabinet yang terlalu besar! Menteri-menteri sibuk bikin sensasi, bukannya menjalankan strategi Presiden. Kalau terus begini, Prabowo harus segera bersih-bersih kabinet!" tegasnya.
