INFOTREN.ID - Pemerintah Inggris resmi memberikan wewenang baru kepada aparat kepolisian untuk membatasi dan bahkan melarang demonstrasi berulang di lokasi yang sama.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak sosial dari unjuk rasa pro-Palestina yang berlangsung secara berkala di pusat kota London dan sejumlah wilayah lainnya.
Menteri Dalam Negeri Inggris, Shabana Mahmood, mengatakan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara hak untuk menyampaikan pendapat dengan hak masyarakat umum untuk hidup dalam rasa aman.
“Kebebasan untuk memprotes adalah hak fundamental, namun tidak boleh mengorbankan rasa aman masyarakat, khususnya komunitas yang merasa terancam,” tegas Mahmood dilansir dari Reuters (5/10/2025).
Wewenang baru ini memungkinkan pejabat polisi senior mempertimbangkan dampak kumulatif dari aksi-aksi sebelumnya dalam menilai apakah suatu demonstrasi sebaiknya diizinkan atau tidak.
Tragedi Yom Kippur Jadi Titik Balik
SKANDAL K3 MENGGURITA: Pengacara Noel Beberkan Bukti Transfer Duit Haram ke 'Ibu Menteri'!
Kebijakan ini tidak lepas dari insiden tragis yang terjadi pada perayaan Yom Kippur di Manchester, di mana dua warga tewas akibat serangan seorang pria Inggris keturunan Suriah.
Pelaku, yang diyakini terpapar ideologi ekstremis, akhirnya ditembak mati oleh polisi. Meskipun insiden ini bukan bagian dari aksi protes, ketegangan yang ditimbulkan berdampak langsung pada persepsi masyarakat, khususnya komunitas Yahudi.
