INFOTREN.ID - Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) memulai masa sidang terbarunya dengan agenda yang sarat kontroversi.
Serangkaian kasus yang menyentuh langsung isu-isu sensitif seperti LGBT, hak kepemilikan senjata api (Senpi), dan representasi ras dalam politik, menempatkan lembaga peradilan tertinggi ini di garis depan medan 'perang budaya' yang terus memecah belah opini publik Negeri Paman Sam.
Di antara kasus pertama yang akan disidangkan adalah gugatan terhadap undang-undang negara bagian Colorado yang melarang praktik terapi konversi, terapi yang ditujukan untuk mengubah orientasi seksual atau identitas gender seseorang.
Pemerintahan Presiden Donald Trump memberikan dukungan kepada seorang konselor Kristen profesional yang menentang larangan ini, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mahkamah kembali menjadi medan utama dalam pertarungan ideologis yang diwariskan dari era Trump,” ujar Erwin Chemerinsky, Dekan Fakultas Hukum Universitas California, Berkeley, dilansir dari Reuters (5/10/2025)
Mahkamah, yang kini didominasi oleh mayoritas konservatif 6-3, sebelumnya telah memutus mendukung larangan perawatan medis afirmatif bagi remaja transgender di Tennessee dan memperbolehkan orangtua untuk menarik anak-anak mereka dari kelas yang membacakan buku bertema LGBT.
Putusan ini mencerminkan sikap konservatif Mahkamah yang semakin konsisten.
Dalam kasus Colorado, para penggugat berargumen bahwa undang-undang tersebut menyensor komunikasi antara konselor dan klien, sekalipun terapi yang diberikan bersifat sukarela dan diarahkan oleh klien.
Para analis hukum memperkirakan Mahkamah akan berpihak pada penggugat, memperluas perlindungan kebebasan berbicara dalam konteks praktik profesional.
