INFOTREN.ID – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk "pasang badan" membela Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang belakangan santer diisukan dikucilkan dalam lingkungan kabinet.
Isu mengenai adanya ketidakkompakan atau "pengucilan" terhadap Purbaya Yudhi Sadewa, yang dikenal dengan langkah-langkah tegasnya dalam penertiban impor barang bekas, menjadi pembicaraan hangat di kalangan elite politik dan publik.
Melalui unggahan di media sosialnya, Hotman Paris menyentil popularitas Purbaya yang kini meroket, bahkan disebutnya mengalahkan dirinya sendiri yang memiliki jutaan pengikut. Hotman memuji langkah tegas Purbaya dalam penindakan impor pakaian bekas.
"Kenapa setiap buka medsos sekarang wajah kamu yang nongol? Bahkan kau telah mengalahkan kepopuleran Hotman Paris yang followers-nya hampir 10 juta," ujar Hotman dalam videonya.
Hotman menyoroti bahwa langkah Purbaya memberantas impor baju bekas ilegal adalah tindakan heroik yang menyelamatkan negara dari kerugian besar, seperti hilangnya Bea Masuk, PPN, dan Pajak Penghasilan.
Yang paling menarik perhatian adalah pernyataan Hotman terkait isu adanya pengucilan yang dialami Purbaya di tengah kabinet. Tanpa ragu, Hotman Paris menawarkan bantuan hukumnya secara langsung.
SKANDAL K3 MENGGURITA: Pengacara Noel Beberkan Bukti Transfer Duit Haram ke 'Ibu Menteri'!
"Kalau memang benar kau pahlawan, Hotman bersama kamu. Saya pengacaranya bosmu 25 tahun, saya pengacaranya Bapak Prabowo [Subianto] dan Pak Hasyim 25 tahun. Dan sekarang saya pun siap jadi pengacara kamu," tegas Hotman.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sebagai pengacara yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, Hotman Paris meyakini integritas dan langkah Purbaya dalam menjalankan tugasnya. Tawaran untuk "pasang badan" ini menjadi dukungan moril dan hukum yang signifikan bagi Purbaya Yudhi Sadewa di tengah tekanan dan isu yang beredar.
Dukungan dari Hotman Paris ini pun menguatkan spekulasi publik mengenai adanya ketegangan di internal kabinet terkait kebijakan ekonomi tertentu, di mana Menkeu Purbaya diduga menjalankan kebijakan yang berseberangan dengan kepentingan kelompok tertentu.
