INFOTREN.ID - Bagaimana jika suatu hari nanti rakyat tidak lagi mencoblos langsung pemimpinnya di daerah? Sebuah wacana berani dari Partai Gerindra mendadak mengusik ruang publik. Alasannya terdengar rasional, tetapi dampaknya bisa mengguncang fondasi demokrasi Indonesia.
Wacana Perubahan Sistem Pemilihan
Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Gagasan ini diposisikan sebagai langkah korektif atas sistem pilkada langsung yang dinilai menyimpan banyak persoalan struktural.
Pimpinan Gerindra menilai bahwa demokrasi bukan sekadar soal memilih secara langsung, tetapi juga tentang efektivitas, kualitas kepemimpinan, dan keberlanjutan pemerintahan. Dalam pandangan partai ini, ketika sebuah sistem lebih banyak memunculkan masalah ketimbang manfaat, maka perubahan menjadi keniscayaan.
Ongkos Politik yang Kian Menggunung
Salah satu argumen terkuat yang dikemukakan adalah besarnya ongkos politik. Pilkada langsung membutuhkan anggaran yang sangat besar, baik dari APBD maupun dari kandidat sendiri. Beban ini dinilai tidak hanya menguras keuangan negara, tetapi juga membuka ruang praktik politik biaya tinggi.
SKANDAL K3 MENGGURITA: Pengacara Noel Beberkan Bukti Transfer Duit Haram ke 'Ibu Menteri'!
Sekretaris Jenderal Gerindra menegaskan bahwa dana pilkada yang terus membengkak seharusnya bisa dialihkan untuk program-program yang lebih menyentuh kebutuhan rakyat. Menurutnya, efisiensi anggaran adalah bagian dari tanggung jawab moral dalam mengelola negara.
Efisiensi Versus Partisipasi Rakyat
Gerindra memandang pemilihan oleh DPRD sebagai mekanisme yang lebih efisien, cepat, dan terukur. DPRD dianggap memiliki legitimasi sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu nasional.
