Infotren.id - Nama Bupati Pati, Sudewo, tengah menjadi sorotan publik usai di demo bapak warganya usai menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Kenaikan pajak ini memicu asmara warga, hingga puncaknya pada 13 Agustus lalu, masyarakat Pati mengadakan demo besar-besaran untuk melengserkan sang Bupati.
Selain kebijakannya yang menuai polemik, laporan harta kekayaan miliknya juga mencuri perhatian. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2025, Sudewo tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp31 miliar. Jumlah ini mencerminkan profil kekayaan yang tidak biasa bagi seorang kepala daerah.
Porsi terbesar dari kekayaan Sudewo berasal dari sektor properti. Ia memiliki 31 aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp17,3 miliar. Sebagian besar properti ini berada di Solo, meski beberapa lainnya tersebar di wilayah berbeda.
Menariknya, seluruh aset tersebut dilaporkan sebagai hasil perolehan sendiri, bukan warisan atau hibah. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas bisnis atau investasi pribadi yang signifikan.
Selain properti, ia juga memiliki aset bergerak dalam jumlah besar. Tercatat, alat transportasi dan mesin yang ia miliki bernilai Rp6,3 miliar, sementara harta bergerak lainnya mencapai Rp795 juta. Tidak hanya itu, ia juga memiliki surat berharga senilai Rp5,3 miliar serta kas dan setara kas senilai Rp1,96 miliar.
Data ini membuat publik semakin penasaran dengan latar belakang dan sumber penghasilannuaa di luar gajinya sebagai Bupati. Transparansi dalam pelaporan harta ke KPK memang menjadi kewajiban pejabat negara, namun angka yang fantastis ini memicu berbagai spekulasi dan diskusi di masyarakat.
Dengan total 31 aset properti, sejumlah kendaraan mewah, surat berharga, hingga tabungan miliaran rupiah, Sudewo kini masuk daftar kepala daerah dengan harta kekayaan yang tergolong besar di tingkat kabupaten.
Ke depan, publik tentu akan terus memantau perkembangan dan keterbukaan informasi mengenai asal-usul kekayaan Sudewo ini, terlebih di tengah sorotan atas kebijakannya yang kontroversial.***
