INFOTREN.ID - Isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta belakangan ramai diperbincangkan publik.
Tak hanya itu, muncul pula kabar bahwa sebagian karyawan SPBU dirumahkan. Fenomena ini langsung menyedot perhatian, sebab menyangkut kebutuhan vital masyarakat sekaligus menyentuh kehidupan para pekerja kecil.
Di tengah riuh isu tersebut, anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir atau akrab disapa Haji Jalal, angkat suara.
Dilansir dari laman DPR, Kamis, (2/10/2025), Haji Jalal menegaskan bahwa inti persoalan bukan hanya soal kebijakan, melainkan bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan kepada rakyat.
“Saya melihat ini bukan soal salah atau benar kebijakannya, tapi soal bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan. Pemerintah punya niat baik menjaga ketahanan energi dan devisa, tapi karena kurang tersampaikan dengan baik, publik menganggap seolah-olah pemerintah menghambat,” tegasnya.
Komunikasi Publik Jadi Kunci
SKANDAL K3 MENGGURITA: Pengacara Noel Beberkan Bukti Transfer Duit Haram ke 'Ibu Menteri'!
Menurut politisi Fraksi PKS ini, pemerintah sedang menjalankan kebijakan pengaturan impor BBM untuk menjaga keseimbangan neraca migas, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus melindungi devisa negara.
Namun, ia menyoroti minimnya penjelasan resmi kepada masyarakat, sehingga kebijakan yang sebenarnya strategis justru berpotensi menimbulkan sentimen negatif.
Haji Jalal juga menambahkan bahwa publik perlu diberi data nyata agar tidak salah tafsir.
