INFOTREN.ID - Gubernur Banten Andra Soni menyatakan bahwa penghasilan guru di wilayahnya merupakan yang tertinggi kedua secara nasional, tepat di bawah DKI Jakarta. Pernyataan ini disampaikan saat ia berdialog langsung dengan perwakilan guru yang melakukan aksi unjuk rasa menolak penghapusan Tunjangan Tambahan (Tuta) di Gedung Negara Provinsi Banten.
Saat berdialog, Andra sempat bertanya mengenai peringkat pendapatan guru di Banten. Martin Al Kosim, koordinator aksi, menjawab bahwa Banten berada di posisi kedua setelah ibu kota. Andra pun menegaskan bahwa hal tersebut merupakan pencapaian mengingat kemampuan fiskal Banten jauh di bawah Jakarta.
“APBD Jakarta mencapai sekitar Rp91 triliun, sedangkan Banten hanya sekitar Rp11 triliun. Namun perhatian terhadap guru tetap tinggi. Ini hasil kerja kepemimpinan sebelumnya yang harus kita teruskan,” kata Andra.
Meski demikian, penghapusan Tuta menuai protes dari kalangan pendidik. Menanggapi hal ini, Andra menyatakan akan melakukan pembahasan lanjutan pada Kamis, 10 Juli 2025, untuk mencari solusi bersama. Ia menyebut ada hambatan regulasi yang perlu dikaji lebih lanjut.
“Diskusi ini belum selesai. Ada regulasi yang menjadi kendala, dan kita akan perjuangkan bersama. Forum lanjutan sudah dijadwalkan,” ujarnya.
Andra juga mengungkapkan harapannya agar ke depan pendapatan guru Banten bisa menyamai DKI Jakarta. “Sekarang kita posisi dua, ingin naik ke nomor satu? Ingin sejajar dengan Jakarta? Semoga bisa tercapai,” katanya.
SKANDAL K3 MENGGURITA: Pengacara Noel Beberkan Bukti Transfer Duit Haram ke 'Ibu Menteri'!
Sementara itu, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menjelaskan bahwa penghapusan Tuta mengikuti kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam aturan baru, jabatan seperti wakil kepala sekolah dianggap bagian dari tugas pokok guru, sehingga tidak lagi diberikan tunjangan tambahan.
Meski demikian, Deden memastikan bahwa Gubernur telah memberikan instruksi kepada jajarannya agar mencari alternatif tambahan pendapatan bagi guru yang terdampak penghapusan tunjangan tersebut. “Sejak beberapa bulan lalu, kami sudah diminta menyiapkan skema lain agar penghasilan guru tetap layak,” pungkasnya.(*)
