INFOTREN.ID - Mari kita ikuti kisah petualangan Bonnie Blue di Indonesia. Kisahnya dimulai seperti skrip film murahan: seorang kreator konten dewasa asal Inggris terlibat insiden "Bang Bus" di Bali, ditangkap dengan sorak-sorai media, diancam dengan pasal pornografi yang konon mengintai 15 tahun penjara di belakangnya. Drama pun bergulir.

Namun, entah bagaimana, plotnya mulai berbelok aneh. Ancaman pidana berat yang mengguncang itu tiba-tiba menguap. Sidang berjalan, dan vonisnya bukanlah kurungan penjara, melainkan denda sebesar Rp 200.000. Jumlah yang setara dengan beberapa gelas kopi di kafe Senayan. Lalu, ia dideportasi dengan embel-embel larangan masuk selama 10 tahun—hukuman yang terdengar cukup garang untuk dijadikan pelajaran.

Tapi tunggu, ceritanya belum selesai. Sang aktor utama kemudian muncul di media asing, menyatakan dengan santainya bahwa "larangan 10 tahun itu bohong," dan yang berlaku hanyalah 6 bulan. Dan sebagai puncak dari seluruh drama ini, ia kini berdiri di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, dengan bangga memamerkan bendera Merah Putih yang digantung dengan cara yang paling menghina, sambil menyebut denda £8.5-nya.

Ada satu pertanyaan yang menggelitik—sebuah pertanyaan yang mestinya membuat kita semua, terutama para pemangku kebijakan, merasa panas dingin: Apa yang membuat Bonnie Blue begitu yakin untuk bermain-main dengan hukum dan martabat Indonesia?

Jawabannya, sayangnya, mungkin ada di cermin kita sendiri.

iklan sidebar-1

Dari Ancaman Palu Godam ke Teguran Jempol

Proses hukum terhadap Bonnie Blue adalah sebuah studi kasus tentang pesan yang berantakan. Kita mengancam dengan palu godam (UU Pornografi), tetapi pada akhirnya hanya memberi teguran dengan jempol (pelanggaran lalu lintas). Perbedaan antara ancaman awal dan realitas akhir begitu curam, hingga menciptakan ruang narasi yang justru dimanfaatkan. Dalam ekonomi perhatian global, inkonsistensi adalah modal berharga.

Bonnie Blue berhasil mengubah proses hukum yang ambigu—dari perubahan pasal hingga selisih masa larangan—menjadi alur cerita yang membangun citranya sebagai "pemberontak" yang mengecoh sistem besar. Setiap ketidakjelasan memberikan bahan baru untuk dieksploitasi dan mendukung klaim "kemenangan"nya.

Ketika Hukum Diraasa Sebagai Saran, Bukan Perintah