INFOTREN.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan. Kali ini bukan karena menu atau distribusinya, tapi karena tarik-ulur anggaran antara dua tokoh penting pemerintahan: Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Purbaya Yudha Sadewa selaku Menteri Keungan (Menkeu).
Purbaya sempat menyampaikan wacana penarikan sebagian dana MBG yang tidak terserap maksimal hingga akhir Oktober 2025.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang,” kata Purbaya dalam Media Briefieng di Kantor Kemenkeu, Jakarta dilansir dari Jawa Pos (4 Oktober 2025).
Ia bahkan mengklaim sudah mengantongi izin dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan langkah tersebut.
Namun langkah itu langsung dikritik oleh Luhut. Dalam pernyataan usai bertemu dengan pihak BGN (Badan Gizi Nasional), ia menegaskan bahwa penyerapan anggaran MBG justru menunjukkan tren positif.
“Kami sampaikan bahwa serapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan nanti tidak perlu mengambil-ambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut dilansir dari CNN Indonesia, 4 Oktober 2025.
SKANDAL K3 MENGGURITA: Pengacara Noel Beberkan Bukti Transfer Duit Haram ke 'Ibu Menteri'!
Ia juga menolak usulan penghentian program akibat insiden keracunan makanan di beberapa daerah.
“Nggak usah dihentikan. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana-sini,” katanya disarikan dari Detik Finance, 4 Oktober 2025.
Tarik-ulur ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana akurasi data serapan menjadi dasar kebijakan fiskal?
Apakah penarikan anggaran perlu diprioritaskan di tengah peningkatan konsumsi dan distribusi program MBG yang mulai menggeliat?
