INFOTREN.ID - Honorer di Mataram, NTB enggan isi DRH PPPK paruh waktu. Antara kepastian kerja, keraguan, dan masa depan profesi.
Ada yang menggantung, ada yang memilih diam. Itulah potret buram sebagian tenaga honorer yang enggan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Di Kota Mataram, delapan orang honorer tercatat tak kunjung mengisi data mereka hingga tenggat berakhir.
Kepala BKPSDM Kota Mataram, Taufik Priyono, menegaskan: "Senin kemarin batas akhir pengisian DRH dan delapan orang itu tidak melakukan pengisian sampai pukul 00.00 Wita," katanya.
Mengapa Ogah Mengisi?
Fenomena ini tidak bisa dipandang sekadar “lalai”. Ada keresahan mendalam, bahkan ketidakpercayaan.
SKANDAL K3 MENGGURITA: Pengacara Noel Beberkan Bukti Transfer Duit Haram ke 'Ibu Menteri'!
Meski pemerintah sudah memberi penjelasan, sebagian honorer memilih menolak.
"Kami sudah berusaha menjelaskan agar enam pegawai non-ASN itu mau mengisi DRH bahkan siap dibantu, tetapi mereka tidak mau," ujar Taufik.
Di balik keputusan itu terselip dilema: apakah PPPK paruh waktu benar-benar menjanjikan kepastian, atau hanya memindahkan status tanpa solusi mendasar
