INFOTREN.ID – Puluhan ribu orang berunjuk rasa di seluruh Prancis pada Kamis (2 Oktober 2025), menyerukan pembatalan pemotongan belanja publik dalam rancangan anggaran tahun 2026.
Aksi ini tentu saja menambah tekanan terhadap pemerintahan baru Perdana Menteri (PM) Sebastien Lecornu.
Pemerintahan Lecornu Ditekan dari Berbagai Penjuru
Pemerintah Prancis menghadapi tekanan dari Uni Eropa, lembaga pemeringkat kredit, dan pasar keuangan untuk mengendalikan keuangan publiknya.
Meskipun demikian, serikat pekerja tidak mau ambil pusing dengan mengatakan bahwa pekerja biasa sudah cukup berkorban dan menyerukan peningkatan layanan publik serta perpajakan lebih adil, termasuk pajak terhadap kekayaan.
"Kami perlu mengakhiri spiral pengorbanan yang diminta dari para pekerja," kata Sophie Binet, sekretaris jenderal serikat pekerja CGT, saat memimpin unjuk rasa di Paris dilansir dari Reuters (2/10/2025).
SKANDAL K3 MENGGURITA: Pengacara Noel Beberkan Bukti Transfer Duit Haram ke 'Ibu Menteri'!
Sekretaris jenderal serikat buruh Force Ouvriere (FO) Prancis Frederic Souillot, Marylise Leon, Sekretaris Jenderal Konfederasi Buruh Demokratik Prancis (CFDT), pemimpin serikat buruh CGT Prancis Sophie Binet, dan para pemimpin serikat buruh utama Prancis berdiri di belakang spanduk selama demonstrasi di Paris.
85.000 Massa Unjuk Rasa di 240 Lokasi di Prancis
Menurut kementerian dalam negeri, lebih dari 85.000 orang ambil bagian dalam unjuk rasa di lebih dari 240 lokasi di seluruh negeri, termasuk 12.000 orang di Paris.
