INFOTREN.ID - Bayangkan sebuah istana megah, penuh dengan sejarah dan tradisi, tiba-tiba diguncang oleh badai skandal seks yang mengerikan. Itulah yang kini tengah dihadapi oleh Kerajaan Inggris. Nama Pangeran Andrew kembali mencuat dalam pusaran kasus Epstein yang menggemparkan dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana Raja Charles meresponsnya?
Raja Charles Angkat Bicara: Prihatin dan Siap Mendukung Investigasi
Raja Charles akhirnya buka suara terkait kontroversi yang menyeret adiknya, Pangeran Andrew, dalam file Epstein yang menggegerkan. Istana Buckingham menyatakan bahwa Raja Charles sangat prihatin dengan tuduhan yang terus bermunculan terhadap Pangeran Andrew.
"Raja telah menegaskan, baik melalui pernyataan maupun tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, keprihatinannya yang mendalam atas tuduhan-tuduhan yang terus bermunculan terkait perilaku Tuan Mountbatten-Windsor," kata seorang juru bicara Istana seperti yang dilansir dari BBC, Selasa (10/2/2025).
Namun, Raja Charles juga menegaskan bahwa klaim-klaim spesifik tersebut harus ditanggapi oleh Pangeran Andrew sendiri. Meski begitu, pihak Istana Buckingham menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan kepada Kepolisian Thames Valley jika dibutuhkan.
Email Rahasia Terungkap: Pangeran Andrew Kirim Informasi Sensitif ke Epstein?
Yang lebih mengejutkan, email-email dari kumpulan berkas Epstein yang baru dirilis menunjukkan bahwa Pangeran Andrew diduga meneruskan laporan mengenai kunjungan ke Singapura, Hong Kong, dan Vietnam, serta rincian rahasia tentang peluang investasi kepada Epstein.
Setelah perjalanan tersebut, pada 30 November 2010, ia tampak meneruskan laporan resmi kunjungan yang dikirim oleh penasihat khususnya saat itu, Amit Patel, kepada Epstein, hanya lima menit setelah ia menerimanya. Dokumen tersebut juga memuat rincian peluang investasi di Afghanistan yang digambarkan sebagai “rahasia”, yang tampaknya diteruskan kepada Epstein pada 24 Desember 2010.
Jika terbukti benar, tindakan Pangeran Andrew ini jelas melanggar pedoman resmi, di mana para utusan perdagangan memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan atas informasi sensitif, komersial, atau politik terkait kunjungan resmi mereka.
