Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan respons positif terhadap wacana debat terbuka yang digulirkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Langkah ini dinilai sebagai terobosan yang menarik dalam ruang lingkup diskursus kebijakan publik di tanah air. Usman menganggap inisiatif tersebut merupakan cara yang sehat untuk menguji gagasan pemerintah di hadapan masyarakat luas secara transparan.
Tantangan debat yang dilayangkan oleh Natalius Pigai tersebut sebelumnya sempat memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan pemerhati kemanusiaan di Indonesia. Usman Hamid menegaskan bahwa keterbukaan pejabat publik untuk beradu argumen adalah hal yang sangat dirindukan dalam iklim demokrasi saat ini. Ia menekankan bahwa substansi dari perdebatan tersebut nantinya harus berfokus sepenuhnya pada perlindungan hak-hak dasar warga negara.
Natalius Pigai sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat vokal dalam menyuarakan isu-isu kemanusiaan sebelum akhirnya menjabat sebagai Menteri HAM di kabinet. Keputusannya untuk menantang pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakannya melalui forum debat terbuka dipandang sebagai upaya transparansi yang berani. Konteks ini menjadi penting mengingat banyaknya kebijakan strategis di bidang HAM yang sedang digodok oleh kementerian terkait.
Usman Hamid menyatakan bahwa debat ini bukan sekadar ajang unjuk kekuatan intelektual, melainkan bentuk pertanggungjawaban nyata kepada rakyat. Menurutnya, publik berhak mengetahui arah kebijakan HAM nasional melalui diskusi yang mendalam, jujur, dan juga transparan. Ia meyakini bahwa proses dialektika seperti ini akan memperkuat kualitas kebijakan yang akan diambil oleh pihak pemerintah nantinya.
Dampak dari terlaksananya debat ini diharapkan mampu meningkatkan literasi masyarakat mengenai hak asasi manusia yang seringkali mengalami salah paham. Jika terealisasi, forum ini akan menjadi preseden baik bagi pejabat kementerian lainnya untuk lebih berani berinteraksi dengan berbagai kritik publik. Usman berharap agenda ini tidak hanya menjadi wacana sesaat, namun benar-benar diwujudkan dalam format diskusi yang profesional.
Hingga saat ini, rencana detail mengenai waktu dan mekanisme debat terbuka tersebut masih menjadi perhatian serius para aktivis HAM di tanah air. Banyak pihak yang menunggu kepastian mengenai siapa saja yang akan diundang untuk berhadapan langsung dengan Menteri Pigai di atas podium. Usman Hamid terus memantau perkembangan ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan masyarakat sipil terhadap kinerja pemerintah.
Sebagai penutup, Usman menekankan bahwa substansi hak asasi manusia harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala bentuk retorika politik. Keberanian Menteri Natalius Pigai untuk berdebat secara terbuka patut diapresiasi selama tujuannya adalah demi kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Sinergi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah diharapkan dapat tercipta melalui dialog-dialog konstruktif semacam ini di masa depan.
Sumber: Mediaindonesia
