INFOTREN.ID - Kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memprihatinkan menyusul rilis data terbaru dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Laporan tersebut menyoroti tingginya angka kematian warga sipil, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
Hingga penghujung tahun 2025, tercatat lebih dari 38.000 jiwa perempuan dan anak perempuan telah kehilangan nyawa akibat eskalasi konflik. Angka ini mencerminkan krisis mendalam yang memerlukan perhatian serius serta solusi nyata dari komunitas internasional.
Total korban jiwa dalam perang antara Israel dan Hamas secara keseluruhan telah menyentuh angka 71.000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh korban meninggal dalam konflik bersenjata tersebut merupakan kelompok perempuan dan anak-anak.
"Dalam kurun waktu antara Oktober 2023 hingga Desember 2025, terdapat lebih dari 38.000 perempuan dan anak perempuan yang tewas di Gaza sebagai dampak dari pengeboman udara serta operasi militer darat yang dilakukan Israel," kata Sofia Calltorp, juru bicara UN Women, dilansir dari AFP.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jenewa pada Minggu, 19 April 2026. Data valid ini menjadi pengingat bagi dunia akan pentingnya langkah diplomatik untuk menghentikan kekerasan yang terus berlanjut.
"Angka tersebut mencakup lebih dari 22.000 perempuan dewasa dan 16.000 anak perempuan, yang secara rata-rata berarti sedikitnya 47 nyawa melayang setiap harinya," ujar Sofia Calltorp.
Sebagai solusi praktis untuk menekan angka kematian, para ahli menekankan pentingnya pembukaan akses bantuan kemanusiaan yang lebih luas dan aman. Pengiriman obat-obatan serta kebutuhan dasar bagi ibu dan anak menjadi langkah mendesak yang harus segera dilakukan.
Selain itu, penguatan pengawasan internasional terhadap implementasi hukum humaniter global harus terus didorong oleh berbagai pihak. Langkah ini diperlukan untuk memastikan keselamatan warga sipil di zona konflik tetap menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang bertikai.
Transparansi data yang dirilis oleh badan dunia seperti UN Women diharapkan mampu memicu tindakan nyata dari berbagai negara. Upaya kolektif sangat dibutuhkan guna mengakhiri penderitaan panjang yang dialami oleh penduduk sipil di wilayah tersebut.
