INFOTREN.ID - Dunia internasional dikejutkan dengan langkah diplomasi terbaru yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait eskalasi di Timur Tengah. Melalui unggahan di media sosial, Trump memberikan instruksi keras yang mengubah arah kebijakan luar negeri AS terhadap sekutu terdekatnya.
Langkah ini diambil sebagai solusi praktis untuk meredam ketegangan yang terus memanas di perbatasan utara Israel. Keputusan tersebut secara otomatis membatasi ruang gerak militer rezim Israel dalam melakukan operasi udara maupun darat ke wilayah Lebanon.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan merasa sangat terkejut dan menunjukkan kekhawatiran mendalam atas pernyataan mendadak tersebut. Reaksi ini muncul setelah Trump menegaskan posisi Amerika Serikat yang tidak lagi mendukung tindakan ofensif ke negara tetangga tersebut.
"Israel tidak akan lagi membombardir Lebanon," tulis Donald Trump melalui akun resminya di platform Truth Social.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Amerika Serikat ingin memaksakan solusi perdamaian dengan cara menghentikan bantuan atau restu militer. Hal ini dianggap sebagai langkah berani untuk mencegah perang regional yang lebih luas di kawasan tersebut.
Keresahan di internal pemerintahan Israel semakin memuncak setelah Trump menekankan bahwa instruksi ini bersifat final dan wajib dipatuhi. Larangan ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan dan strategi pertahanan Israel dalam waktu singkat.
"Mereka DILARANG melakukannya oleh AS. Cukup sudah!!!" tegas Donald Trump dalam unggahan yang sama.
Informasi mengenai ketegangan diplomatik antara Washington dan Tel Aviv ini pertama kali mencuat pada Sabtu (18/4/2026). Kebijakan luar negeri yang provokatif namun solutif ini diharapkan mampu membawa stabilitas baru di wilayah yang telah lama dilanda konflik.
Hingga saat ini, pihak Gedung Putih belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan terhadap larangan tersebut. Namun, pesan singkat dari Trump sudah cukup untuk mengguncang stabilitas politik di internal kabinet Benjamin Netanyahu, dilansir dari AFP.
