INFOTREN.ID — Bau busuk menyengat itu mulai tercium sebelum kompleks pemerintahan Bali terlihat. Pada Selasa, 23 Desember 2025, pukul 09.00 WITA, sebuah konvoi tidak biasa memasuki kawasan Civic Center Renon. Bukan mobil dinas atau rombongan pejabat, melainkan lautan truk berton-ton sampah yang perlahan mengepung kantor Gubernur Bali. Selama tiga jam, pusat kekuasaan di Pulau Dewata itu benar-benar lumpuh. Ratusan anggota Forum Swakelola Sampah Bali memprotes dengan cara yang paling gamblang: membawa langsung 2.000 ton sampah sebagai bukti kegagalan sistem.
Apa yang Terjadi?
Pemandangan itu mirip adegan film distopia. Sekitar 400 truk berjejal di sepanjang jalan, memarkirkan muatan sampahnya yang membusuk di depan kantor Gubernur, DPRD Bali, hingga kantor partai politik. Cairan lindi hitam dan bau tajam menguar ke udara, memaksa para pegawai dan pejabat terkunci di dalam gedung. Ini adalah puncak dari krisis pengelolaan sampah Bali yang telah lama mendidih.
Siapa Pelakunya dan Mengapa?
Aksi ini dipimpin oleh Forum Swakelola Sampah Bali, yang anggotanya adalah para pengusaha dan pekerja mandiri di sektor persampahan. Mereka adalah ujung tombak yang sehari-hari mengangkut sampah warga Denpasar dan Badung. I Wayan Suarta, Ketua Forum, dengan suara lantang menjelaskan alasan di balik aksi dramatis ini. "Kami sudah kehilangan kesabaran. Janji pemerintah hanya ada di atas kertas. Hari ini seharusnya TPA Suwung ditutup, tapi sampai kapan kami harus menunggu solusi yang nyata?" tanyanya di tengah kerumunan massa.
Aksi ini adalah respons langsung terhadap penundaan penutupan TPA Suwung dari 23 Desember 2025 menjadi 28 Februari 2026, tanpa adanya infrastruktur pengganti yang siap operasi.
Di Mana Letak Masalahnya?
Inti krisis ada pada TPA Regional Suwung, satu-satunya tempat pembuangan akhir utama untuk wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Selama puluhan tahun, Suwung beroperasi dengan sistem open dumping yang melanggar UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tekanan untuk menutupnya sudah lama mengemuka, tetapi pemerintah dinilai gagal membangun solusi berkelanjutan.
"Kami mendukung penutupan, tapi itu harus dengan persiapan. Jangan rakyat kecil seperti kami yang jadi korban. Sampah kami mau dibawa ke mana mulai besok? Ke rumah gubernur?" tambah Made Sudarma, salah seorang sopir truk yang sudah 15 tahun mengangkut sampah. Pertanyaan sederhana itu menyiratkan kegagalan perencanaan yang kompleks.
