INFOTREN.ID - Wacana mengenai penerapan sistem 'war ticket' untuk keberangkatan ibadah haji kembali memicu perdebatan publik di Indonesia. Isu ini menyentuh aspek fundamental dalam penyelenggaraan ibadah yang sangat dinantikan oleh umat Muslim.
Atalia Praratya, seorang tokoh publik yang kerap menyuarakan isu sosial, angkat bicara mengenai potensi dampak dari kebijakan kontroversial tersebut. Ia menilai bahwa gagasan ini muncul terlalu dini dan belum mempertimbangkan implikasi jangka panjangnya.
Menurut pandangan Atalia, wacana penetapan sistem war ticket tersebut berpotensi besar mengabaikan prinsip dasar keadilan sosial yang seharusnya dijunjung tinggi. Sistem tersebut dikhawatirkan menciptakan disparitas baru dalam akses ibadah haji.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa jika sistem ini diterapkan, tata kelola keuangan haji yang selama ini berjalan bisa terancam stabilitasnya. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat pentingnya transparansi dan manajemen dana haji.
Atalia Praratya secara tegas menyatakan bahwa gagasan tersebut masih sangat prematur untuk dipertimbangkan implementasinya saat ini. Ia menekankan perlunya kajian mendalam sebelum melangkah pada perubahan sistem yang fundamental.
Ia mengajukan pertanyaan retoris yang menyentuh lapisan masyarakat rentan terkait kebijakan tersebut. "Bagaimana dengan Kakek dan Nenek Kita yang Gaptek?" merupakan refleksi keras mengenai mereka yang minim literasi digital.
Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran bahwa sistem berbasis 'perang tiket' akan sangat merugikan lansia atau mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi modern. Hal ini secara langsung bertentangan dengan semangat inklusivitas.
Atalia Praratya menilai bahwa wacana war ticket haji sangat prematur, menunjukkan bahwa kajian mendalam mengenai dampaknya belum terselesaikan dengan baik.
Ia juga menegaskan bahwa wacana tersebut berpotensi menghancurkan tata kelola keuangan haji yang sudah terbangun selama ini, sebuah risiko yang tidak sepadan dengan kemudahan yang ditawarkan, ungkap Atalia Praratya.
