INFOTREN.ID - Siapa yang menyangka, di balik keindahan bunga sakura dan ketenangan budaya, Jepang sedang menghadapi momen krusial yang akan menentukan arah negaranya untuk tahun-tahun mendatang? Pemilu Jepang kali ini bukan sekadar memilih wakil rakyat, tapi juga menjadi ujian kepemimpinan bagi Perdana Menteri Sanae Takaichi. Mampukah ia mempertahankan kekuasaannya, atau justru harus angkat kaki dari kursi perdana menteri?
Takaichi All-In: Pertaruhan Jabatan di Meja Pemilu
Takaichi tidak main-main. Ia mempertaruhkan seluruh jabatannya pada hasil pemilu ini. "Ia menyatakan siap mengundurkan diri jika koalisi pendukungnya gagal memenangkan mayoritas di Majelis Rendah yang sangat berpengaruh," dilansir dari Bloomberg News (8/2). Dengan hanya memegang mayoritas tipis (233 dari 465 kursi), Takaichi harus berjuang ekstra keras untuk meyakinkan para pemilih.
Survei Berkata Apa? Angin Segar atau Badai Mendekat?
Sejumlah survei memberikan angin segar bagi Takaichi. Harian Nikkei memprediksi koalisi LDP (Partai Demokrat Liberal) bersama Partai Inovasi Jepang bisa meraih lebih dari 300 kursi. Bahkan, surat kabar Mainichi lebih optimistis dengan memprediksi LDP sendiri mampu mengamankan 300 kursi. Jika ini terjadi, koalisi pemerintah berpotensi menguasai dua pertiga kekuatan Majelis Rendah.
Namun, jangan terlalu percaya pada survei! Tantangan tetap menghadang. Aliansi Reformis Tengah (CRA) sebagai oposisi utama, serta partai-partai kecil yang mulai mendapat dukungan, bisa menjadi batu sandungan bagi Takaichi. Kehilangan Komeito, mitra koalisi lama LDP, juga diprediksi akan memberikan dampak yang signifikan.
Salju, Inflasi, dan Janji Penghapusan Pajak: Apa yang Jadi Pertimbangan Pemilih?
Selain faktor politik, badai salju hebat yang melanda wilayah utara Jepang pada hari pemungutan suara dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Hingga pukul 10 pagi waktu setempat, tingkat partisipasi pemilih baru mencapai 3,72 persen, jauh di bawah angka pada pemilu sebelumnya.
Masalah utama yang menghantui pemilih adalah lonjakan biaya hidup akibat inflasi. Baik LDP maupun CRA sama-sama menjanjikan penghapusan pajak penjualan (PPN) untuk bahan makanan. Bedanya, LDP menawarkan kebijakan sementara, sementara CRA menuntut kebijakan permanen.
