INFOTREN.ID - Pemerintah Inggris secara tegas menyatakan tidak akan ambil bagian dalam upaya blokade yang diinisiasi oleh Amerika Serikat terhadap jalur pelayaran vital Selat Hormuz. Keputusan ini menandai perbedaan sikap signifikan antara kedua negara sekutu tersebut di tengah ketegangan geopolitik kawasan.
Langkah Inggris ini diambil setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah untuk memberlakukan blokade tersebut. Keputusan Trump tersebut muncul sebagai respons langsung atas kegagalan perundingan damai yang alot antara Washington dan Teheran yang diselenggarakan di Pakistan.
Meskipun menolak blokade, Inggris tetap mempertahankan komitmennya terhadap prinsip pelayaran terbuka di perairan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa London memprioritaskan kelancaran arus perdagangan global di atas manuver politik unilateral Washington.
"Kami terus mendukung kebebasan navigasi dan pembukaan Selat Hormuz, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung ekonomi global dan biaya hidup di dalam negeri," kata juru bicara pemerintah AS, seperti dikutip Sky News dan dilansir Anadolu Agency, Senin (13/4/2026).
Kutipan penting tersebut menyoroti bagaimana jalur Hormuz menjadi urat nadi bagi stabilitas ekonomi dunia dan dampaknya langsung terhadap harga kebutuhan pokok di berbagai negara. Inggris tampaknya berhati-hati agar tidak memperparah situasi ekonomi global.
Lebih lanjut, Inggris memberikan penegasan keras mengenai aspek finansial dari potensi kebijakan blokade tersebut di masa depan. Mereka secara eksplisit menentang segala bentuk pembebanan biaya tambahan pada jalur maritim tersebut.
"Selat Hormuz tidak boleh dikenakan tarif tol," tegas juru bicara pemerintah Inggris.
Penegasan ini menggarisbawahi posisi Inggris yang menentang monetisasi atau pembebanan biaya baru pada Selat Hormuz, yang dianggap krusial bagi perdagangan internasional. Keputusan ini menjadi sorotan utama dalam dinamika hubungan transatlantik saat ini.
