Infotren Sumut, Sibolga - Suasana rapat paripurna DPRD Kota Sibolga memanas ketika salah satu Pimpinan DPRD Sibolga dari Fraksi Gerindra Andika Pribadi Waruwu, S.H., M.H. yang juga sebagai pengelola anggaran tengah memaparkan rencana efisiensi penggunaan anggaran,Selasa (17/0/2025)
Keterangan yang diperoleh awak media, saat menjelaskan pentingnya pengetatan belanja daerah demi mendukung kebijakan nasional, pembicaraannya mendadak disela oleh salah satu anggota dewan dari partai lain yang menyampaikan protes keras.
Dalam paparannya, Pimpinan DPRD tersebut menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Ia menekankan bahwa seluruh anggaran daerah harus digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan menghindari pemborosan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Namun, suasana berubah tegang saat anggota dewan dari fraksi lain memotong penjelasan tersebut.
Dengan nada tinggi, ia menyampaikan keberatan atas pengurangan sejumlah program yang dinilainya tidak adil.
Padahal, pengelola anggaran menegaskan bahwa langkah efisiensi ini justru mengacu pada evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah alokasi anggaran kurang tepat, khususnya di sektor pendidikan.
Dijelaskan pula bahwa anggaran Dinas Pendidikan yang saat ini tergolong cukup besar banyak terserap dalam kegiatan-kegiatan seremonial seperti pengadaan piala, makan-minum, sewa gedung, dan honorarium.
Menurutnya, alokasi seperti itu tidak memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan sumber daya manusia maupun keberlanjutan pendidikan.
