INFOTREN, ID – Suasana Balai Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memanas saat belasan mahasiswa dari Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Kota Tangsel menggelar aksi besar menuntut evaluasi kinerja Wali Kota dan DPRD Tangsel.
Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah massa saling dorong dengan aparat dan membakar ban di depan kantor Wali Kota, Kamis (16/10/2025).
Ketegangan memuncak ketika mahasiswa mencoba mendekat ke gerbang utama, memicu dorong-dorongan dengan aparat keamanan yang berjaga. Petugas gabungan dari Satpol PP, Kepolisian, dan TNI akhirnya turun tangan untuk mengendalikan situasi.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Iqbal Eka menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangsel gagal mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Ia menuding banyak program tidak jelas arah dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Kami menilai Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakilnya Pilar Saga Ichsan sudah gagal menjalankan amanah rakyat. Kami mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera memanggil dan mengevaluasi mereka,” tegas Iqbal di tengah aksi.
Massa juga menyoroti lemahnya peran DPRD Tangsel dalam mengawasi pelaksanaan APBD 2024–2025. Mereka membeberkan sejumlah data dugaan pemborosan anggaran, seperti perjalanan dinas Rp117 miliar, pengadaan alat tulis kantor Rp38 miliar, dan biaya makan serta rapat Rp60 miliar.
“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh warga, bukan habis di meja rapat dan perjalanan dinas pejabat,” lanjutnya.
Tak hanya soal anggaran, demonstran juga menyinggung dugaan ketidaksesuaian dalam Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) milik Wali Kota Benyamin Davnie. Ia disebut tidak mencantumkan jam tangan mewah merek Rolex yang sering dikenakannya dalam berbagai kesempatan.
Selain itu, massa turut menyoroti persoalan klasik yang tak kunjung selesai di Tangsel, mulai dari banjir, jalan rusak, kabel semrawut, kemacetan parah, hingga pengelolaan sampah yang buruk. Mereka menilai Pemkot terlalu sibuk dengan proyek citra, sementara masalah dasar masyarakat diabaikan.
