INFOTREN.ID - Wacana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan kembali menuai sorotan tajam dari parlemen. Kebijakan ini digulirkan sebagai salah satu opsi untuk mengurangi beban konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah fluktuasi harga energi global.
Namun, pandangan dari lembaga legislatif menunjukkan adanya keraguan signifikan mengenai dampak riil kebijakan tersebut terhadap penghematan energi nasional. Mereka menilai diperlukan kajian yang lebih komprehensif sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan secara luas.
Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) turut angkat bicara mengenai urgensi peninjauan kembali rencana pemerintah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa solusi yang ditawarkan mungkin tidak sepadan dengan potensi disrupsi operasional.
Secara spesifik, Ateng Sutisna, perwakilan dari Komisi XII DPR RI, menyampaikan pandangannya mengenai implementasi WFH dalam konteks pengurangan konsumsi BBM. Permintaan kajian ulang ini adalah langkah antisipatif agar kebijakan tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan.
"Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang wacana penerapan Work From Home (WFH) sebagai upaya menekan konsumsi BBM," tegas Ateng Sutisna, anggota Komisi XII DPR RI.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa dasar pemikiran untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi melalui WFH perlu diverifikasi ulang oleh instansi terkait. Efektivitas satu hari WFH dinilai belum tentu memberikan kontribusi signifikan terhadap target pengurangan konsumsi BBM secara keseluruhan.
DPR RI menekankan bahwa meskipun niatnya baik untuk menghemat energi, dampak jangka panjang terhadap produktivitas juga harus menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan ini. Kebijakan energi harus sejalan dengan stabilitas ekonomi dan operasional sektor publik maupun swasta.
Dengan demikian, desakan untuk melakukan kajian ulang ini bukan berarti menolak upaya penghematan, melainkan menuntut adanya data dan analisis yang kuat sebelum kebijakan yang memengaruhi jutaan pekerja ini ditetapkan. Kajian mendalam diharapkan dapat memberikan kepastian efektivitas program tersebut.
