INFOTREN.ID - Ketegangan diplomatik kembali memuncak antara Republik Islam Iran dengan blok Uni Eropa (UE) menyusul pernyataan keras dari Brussels. Pemicu kali ini adalah pidato yang disampaikan oleh Pemimpin UE, Ursula von der Leyen, mengenai situasi di Iran.
Pernyataan Von der Leyen tersebut secara eksplisit menyinggung isu hak-hak dasar warga negara Iran. Ia menekankan pentingnya kebebasan dan martabat bagi masyarakat di negara tersebut.
Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Iran segera melayangkan respons tajam. Mereka menilai bahwa sikap UE dalam isu ini menunjukkan kemunafikan yang mendalam dalam pandangan mereka terhadap isu global.
Esmaeil Baghaei, juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Iran, menjadi corong utama dalam menyampaikan keberatan Teheran. Ia secara langsung mengkritik pernyataan yang dilontarkan oleh pucuk pimpinan UE tersebut.
Baghaei berpendapat bahwa posisi Uni Eropa dalam konteks ini menempatkan mereka pada sisi sejarah yang keliru. Kritik tersebut mengimplikasikan adanya standar ganda yang diterapkan oleh negara-negara Eropa.
Secara spesifik, Baghaei merujuk pada ucapan Von der Leyen yang menegaskan dukungan terhadap aspirasi rakyat Iran. Ia menggarisbawahi bahwa rakyat Iran memiliki hak fundamental yang harus dihormati.
"Rakyat Iran berhak atas kebebasan, martabat, dan hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri," ucap Esmaeil Baghaei, mengutip pernyataan Pemimpin Uni Eropa Ursula von der Leyen.
Juru bicara Kemenlu Iran ini melanjutkan kritiknya dengan menuduh UE gagal melihat konteks yang lebih luas. Mereka merasa bahwa intervensi atau pernyataan semacam itu justru tidak konstruktif.
Baghaei menegaskan kembali bahwa klaim Uni Eropa mengenai hak asasi manusia tidak sejalan dengan tindakan mereka di kancah internasional. Hal ini yang kemudian disimpulkan sebagai bentuk kemunafikan.
