Badan Gizi Nasional (BGN) baru saja memperkenalkan terobosan besar dalam skema penyaluran anggaran untuk program unggulan pemerintah. Model distribusi ini diklaim sangat berbeda karena memangkas birokrasi panjang yang biasanya melibatkan pemerintah daerah. Langkah strategis ini diambil guna memastikan efisiensi dan kecepatan implementasi di lapangan secara masif.
Dadan Hindayana selaku Kepala BGN mengungkapkan bahwa mayoritas anggaran lembaga kini dialokasikan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 93 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp268 triliun akan mengalir langsung ke unit-unit tersebut di seluruh pelosok negeri. Artinya, ada dana sekitar Rp240 triliun yang akan beredar dari Sabang sampai Merauke tanpa hambatan administratif di level pemerintah daerah.
Setiap unit SPPG diperkirakan bakal mengelola alokasi dana yang sangat signifikan untuk menjalankan operasional harian. Rata-rata setiap satuan pelayanan tersebut akan menerima kucuran sekitar Rp500 juta per hari guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skema ini dirancang agar ketersediaan dana tersebut langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah secara tepat waktu. “BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93% dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2).
Kebijakan ini diprediksi akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi wilayah-wilayah di luar pusat kekuasaan. Perputaran uang dalam jumlah besar di tingkat lokal diharapkan mampu memicu aktivitas belanja dan produksi masyarakat setempat secara serentak. Dengan demikian, program ini tidak hanya fokus pada perbaikan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang nyata.
Hingga saat ini, total dana yang telah terserap dan beredar di berbagai penjuru tanah air dilaporkan sudah mencapai angka Rp36 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa implementasi program sudah mulai berjalan dan memberikan stimulus finansial yang cukup kuat bagi pelaku usaha lokal. Distribusi ekonomi yang merata menjadi target utama dari penerapan model pengelolaan anggaran yang memotong jalur birokrasi ini.
Besarnya dana yang beredar di suatu wilayah nantinya akan sangat bergantung pada jumlah SPPG yang beroperasi di daerah tersebut. Semakin banyak unit yang tersedia, maka semakin besar pula potensi pertumbuhan ekonomi lokal yang tercipta melalui aktivitas belanja bahan baku gizi. BGN optimistis skema distribusi langsung ini menjadi solusi paling tepat untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
Sumber: Bloombergtechnoz
