Dadan Hindayana, selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), memaparkan terobosan besar dalam mekanisme distribusi anggaran instansinya. Sebagian besar dana operasional kini dialokasikan langsung kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Langkah strategis ini diambil guna memastikan program prioritas pemerintah dapat berjalan maksimal tanpa hambatan birokrasi yang panjang.
Dari total pagu anggaran sebesar Rp268 triliun, sebanyak Rp240 triliun diproyeksikan akan berputar langsung di tingkat daerah. Dana fantastis tersebut didistribusikan secara merata mulai dari ujung barat Sabang hingga ujung timur Merauke. Hal ini menunjukkan komitmen kuat BGN dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui sektor pemenuhan gizi nasional secara masif.
Setiap unit SPPG diperkirakan bakal menerima alokasi dana segar sekitar Rp500 juta setiap harinya untuk menunjang operasional harian. Anggaran tersebut dikhususkan untuk mendukung kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar masyarakat luas di berbagai wilayah. Skema distribusi ini merupakan bagian dari strategi percepatan pemenuhan gizi masyarakat langsung di tingkat akar rumput. “BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93% dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2).
Dadan menjelaskan bahwa perputaran dana yang masif ini berfungsi sebagai mesin utama penggerak roda ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Aktivitas belanja bahan pangan lokal dan proses produksi di daerah diharapkan akan meningkat drastis seiring dengan cairnya dana tersebut. Distribusi ekonomi pun diklaim menjadi lebih transparan karena langsung menyentuh para pelaku usaha di tingkat lokal.
Hingga saat ini, total dana yang sudah terserap dan beredar di seluruh wilayah Indonesia dilaporkan telah mencapai angka kurang lebih Rp36 triliun. Jumlah SPPG yang beroperasi di suatu wilayah akan menjadi faktor penentu utama besarnya aliran dana yang masuk ke daerah tersebut. Semakin banyak unit pelayanan yang aktif, maka semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan secara langsung oleh warga setempat.
Model pengelolaan anggaran ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem distribusi yang lebih efisien bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan sistem penyaluran langsung tanpa perantara, BGN optimistis target pemenuhan gizi nasional dapat tercapai dengan lebih tepat sasaran. Keberhasilan skema ini nantinya akan menjadi tolok ukur baru dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah di masa mendatang.
Sumber: Bloombergtechnoz
