INFOTREN.ID - Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan langkah nyata menuju kedaulatan lingkungan dan ketahanan ekologis nasional.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan sejumlah capaian strategis, terutama dalam penanganan krisis sampah nasional, yang kini menjadi tonggak transisi menuju ekonomi hijau dan komitmen iklim global Indonesia dalam kerangka Nationally Determined Contribution (NDC).
Dalam acara Refleksi Satu Tahun Kinerja KLH/BPLH 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Menteri Hanif menyampaikan bahwa sepanjang tahun pertama pemerintahan ini, KLH/BPLH berhasil mencatat capaian historis melalui kebijakan “Akhiri Open Dumping Sampah: Bangun Peradaban Harmonis dengan Alam dan Budaya.”
Refleksi satu tahun kinerja KLH/BPLH dihadiri lebih dari 1.200 peserta dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring, melibatkan jajaran pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan media nasional. Momentum ini memperkuat arah menuju Indonesia Hijau Berdaulat 2045 — bangsa yang mandiri dalam sumber daya, tangguh terhadap krisis lingkungan, dan berdaya dalam diplomasi iklim.
Selama setahun terakhir, KLH/BPLH mencatat pencapaian historis dalam penanganan krisis sampah nasional melalui kebijakan ‘Akhiri Open Dumping Sampah: Bangun Peradaban Harmonis dengan Alam dan Budaya’. Sebanyak 246 dari 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping ditutup atau direvitalisasi, setara dengan penurunan 21,85% timbunan sampah nasional atau sekitar 12,37 juta ton per tahun.
Setahun pemerintahan Prabowo, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tegaskan langkah nyata menuju kedaulatan lingkungan dan ketahanan ekologis nasional. foto: KLH
SKANDAL K3 MENGGURITA: Pengacara Noel Beberkan Bukti Transfer Duit Haram ke 'Ibu Menteri'!
Langkah ini juga dipertegas dengan komitmen pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai bagian dari target penyelesaian RPJMN Presiden Prabowo, 51% di 2025 dan 100% di tahun 2029. Langkah ini diperkuat dengan pembentukan Waste Crisis Center (WCC) yang mengintegrasikan pemantauan kapasitas TPA secara real-time dan penanganan cepat di daerah darurat sampah. Selain itu, Menteri Hanif menegaskan, kebijakan percepatan penanganan sampah kini bertransformasi menuju pengelolaan berbasis energi.
“Kami sudah menetapkan lebih dari 160 kabupaten dan kota dalam status darurat sampah untuk mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy. Ini memastikan semua lini bisa bergerak cepat dan terukur,” terang Menteri Hanif, dikutip dari siaran pers pada Senin, 20 Oktober 2025.
Transformasi pengelolaan sampah kini diarahkan menuju pengelolaan berbasis energi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Energi Listrik (PSEL) di tujuh wilayah utama. Proyek ini menjadi wujud nyata transisi energi hijau dan kontributor langsung dalam pemenuhan target Second NDC Indonesia yang akan disampaikan pada COP30 di Brasil.
