Wacana pengadaan 105 ribu unit kendaraan asal India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Proyek ambisius ini rencananya akan disebar ke seluruh pelosok tanah air guna menunjang mobilitas perdesaan. Namun, besarnya jumlah armada yang didatangkan dari luar negeri tersebut justru menuai tanda tanya besar di ruang publik.
Menanggapi situasi yang memanas, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, akhirnya angkat bicara mengenai kelanjutan rencana tersebut. Ia secara tegas meminta agar seluruh proses pengadaan kendaraan bermotor dari Negeri Anak Benua itu segera ditangguhkan. Langkah ini diambil guna memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan arah pemerintahan saat ini.
Penundaan ini menurut Dasco sangat krusial karena keputusan strategis semacam ini harus melalui persetujuan tertinggi di level eksekutif. Ia menekankan bahwa nasib proyek impor massal tersebut wajib menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, Kepala Negara diketahui masih berada di luar negeri dalam rangka kunjungan kerja kenegaraan.
Dasco menggarisbawahi pentingnya melakukan diskusi mendalam sebelum melangkah lebih jauh pada tahap eksekusi pengadaan unit tersebut. Segala aspek mulai dari sumber pendanaan hingga mekanisme pembiayaan harus dibedah secara transparan kepada publik. Hal ini dilakukan agar tidak ada keraguan terkait akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam skala yang sangat besar.
Selain masalah anggaran, politisi Partai Gerindra tersebut juga menyoroti pentingnya perhitungan layanan purnajual bagi ribuan unit mobil tersebut. Tanpa kesiapan infrastruktur pemeliharaan yang memadai, pengadaan ini dikhawatirkan hanya akan menjadi beban teknis di masa depan. Mitigasi risiko operasional menjadi prioritas utama sebelum kontrak kerja sama benar-benar ditandatangani secara resmi.
Upaya mitigasi beban fiskal negara menjadi alasan mendasar di balik usulan penghentian sementara rencana impor mobil India ini. Dasco menilai kalkulasi yang matang akan mencegah terjadinya pembengkakan pengeluaran yang tidak terduga pada tahun-tahun mendatang. Pihak legislatif berkomitmen untuk mengawal agar setiap kebijakan tetap berpihak pada efisiensi anggaran nasional.
Hingga saat ini, publik masih menantikan kepastian terkait kelanjutan program operasional Kopdes Merah Putih tersebut. Keputusan final diprediksi baru akan muncul setelah Presiden Prabowo menyelesaikan lawatannya dan kembali ke Indonesia. Semua pihak diharapkan dapat menahan diri hingga evaluasi menyeluruh terhadap rencana impor ini rampung dilakukan.
Sumber: Finance.detik
