INFOTREN.ID - Siapa yang tak kenal Nike? Raksasa apparel olahraga ini selalu menjadi buah bibir, baik karena inovasi produknya maupun kampanye marketingnya yang ikonik. Tapi, kali ini, Nike menjadi sorotan bukan karena hal-hal positif. Sebuah skandal diskriminasi (rasis) terhadap tenaga kerja tengah menjerat perusahaan yang bermarkas di Oregon, Amerika Serikat (AS) ini.
Komisi Kesempatan Kerja yang Setara AS (EEOC) tengah mengembangkan kasus dugaan diskriminasi tenaga kerja di Nike Inc. Amerika Serikat. Perusahaan dinilai telah membedakan karyawan dan pelamar kerja kulit putih, seperti diungkapkan dalam berkas pengadilan federal di Missouri, pada Rabu (4/2) waktu AS.
Tuduhan Diskriminasi
EEOC menyoroti tujuan Nike untuk meningkatkan representasi minoritas rasial dan etnis, hingga 2025, menjadi setidaknya 30 persen untuk karyawan AS di level direktur dan di atasnya, serta setidaknya 35 persen untuk staf korporat AS secara keseluruhan. Namun, lembaga tersebut menduga bahwa Nike mungkin melanggar Pasal VII Civil Rights Act 1964 dengan melakukan pola atau praktik perlakuan diskriminatif terhadap karyawan, pelamar, dan peserta program pelatihan untuk kulit putih dalam keputusan perekrutan, promosi, demosi, atau pemutusan kerja.
Tanggapan Nike
Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara Nike mengatakan bahwa perusahaan telah berpartisipasi secara luas dan dengan itikad baik dalam penyelidikan EEOC terkait praktik, program, dan keputusan personel mereka, serta terus berupaya menyediakan informasi dan berinteraksi secara konstruktif dengan lembaga tersebut. "Ini tampak seperti eskalasi yang mengejutkan dan tidak biasa," kata juru bicara Nike dalam pernyataan yang dikirimkan kepada Bloomberg, dilansir dari bloombergtechnoz (5/2).
Dampak Skandal
Skandal ini tentu menjadi pukulan telak bagi Nike. Reputasi brand yang telah dibangun selama puluhan tahun terancam tercoreng. Konsumen, investor, dan karyawan Nike tentu akan menuntut penjelasan dan tindakan nyata dari perusahaan. Jika terbukti bersalah, Nike tidak hanya akan menghadapi sanksi hukum, tetapi juga kehilangan kepercayaan publik.
