![[Foto: Istimewa]](https://infotren.id/uploads/posts/6a2c8f78c990d_1781305208.jpg "Klik untuk memperbesar gambar")
INFOTREN.ID - Sebuah kegaduhan informasi terjadi di media sosial seiring beredarnya kabar mengenai tidak berfungsinya sejumlah kamera CCTV di area vital Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Kejadian ini bertepatan dengan berlangsungnya unjuk rasa mahasiswa pada siang hari, Jumat, 12 Juni 2026.
Isu mengenai matinya rekaman pengawasan publik ini dengan cepat menyebar luas di berbagai platform digital. Hal tersebut secara otomatis memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan publik mengenai transparansi pengawasan di lokasi demo.
Menanggapi keresahan yang muncul, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya segera memberikan keterangan resmi. Kedua institusi tersebut menyampaikan penjelasan yang menunjukkan perbedaan signifikan mengenai kondisi sistem pengawasan di lokasi tersebut.
Pihak Pemprov DKI Jakarta mengklaim bahwa sistem CCTV secara keseluruhan berada dalam kondisi yang normal. Mereka menduga bahwa permasalahan yang terjadi bukanlah pada sistem utama, melainkan pada bagian akses publik atau platform pihak ketiga.
Dilansir dari JakartaHype.com, Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa gangguan tersebut bersifat teknis pada sisi tampilan, bukan pada perekaman datanya. Mereka berusaha menenangkan publik dengan menegaskan bahwa rekaman tetap berjalan sesuai prosedur operasional standar.
Sementara itu, Polda Metro Jaya juga memberikan perspektif berbeda terkait insiden tersebut. Perbedaan keterangan ini menambah kompleksitas dalam upaya pemahaman publik terhadap situasi pengawasan selama berlangsungnya aksi demonstrasi.
Timnas Indonesia Bungkam Oman Tiga Gol Tanpa Balas di Laga Uji Coba Internasional FIFA Matchday
Perbedaan narasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai siapa yang bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan dan aksesibilitas data CCTV di area strategis seperti Bundaran HI pada momen krusial.
Informasi mengenai kesulitan mengakses rekaman ini menjadi sorotan utama publik saat itu, menuntut klarifikasi yang lebih terperinci dari otoritas terkait mengenai penyebab pasti gangguan tersebut.
Keterangan dari Pemprov DKI Jakarta disampaikan dengan penekanan bahwa "Sistem normal, gangguan di platform pihak ketiga," yang mengindikasikan bahwa sumber masalah terletak pada lapisan aksesibilitas, bukan pada perangkat keras perekam itu sendiri.
