INFOTREN.ID - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, menyuarakan keprihatinannya mendalam mengenai arah pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip kedaulatan bangsa. Kritik ini ia sampaikan saat berbicara dalam forum National Policy Dialogue yang diselenggarakan di Balai Senat UGM pada hari Jumat, 22 Mei.
Persoalan utama yang disoroti adalah dampak negatif dari pendekatan ekstraktif dalam pengelolaan sumber daya alam yang seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Hal ini terbukti dari maraknya alih fungsi lahan pertanian yang masif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat setempat.
Megawati mengungkapkan emosinya setelah menyaksikan sebuah film dokumenter yang menyoroti penderitaan masyarakat adat. "Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya," ujar Megawati, Presiden ke-5 Republik Indonesia.
Ia secara spesifik menyoroti kerusakan hutan yang diubah menjadi perkebunan monokultur seperti sawit, mempertanyakan tujuan akhir dari ekspansi industri tersebut. Megawati menekankan bahwa di wilayah tersebut terdapat tradisi dan hukum adat yang seharusnya dihormati oleh negara.
"Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa? Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?" tegas Megawati.
Lebih lanjut, beliau mendorong seluruh elemen bangsa untuk memperkuat rasa percaya diri agar Indonesia mampu mandiri dan tidak bergantung pada intervensi asing dalam menentukan arah pembangunan, terutama di sektor kelautan. Menurutnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang percaya pada kekuatannya sendiri.
Megawati mengingatkan bahwa identitas Indonesia adalah bangsa maritim yang strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, sehingga laut harus menjadi jalan utama kemajuan peradaban. Ia juga menekankan bahwa konsep geopolitik dari Presiden pertama RI, Soekarno, mengenai Tanah Air harus menjadi landasan dalam memandang laut sebagai pemersatu wilayah.
Dalam konteks kedaulatan, penguasaan teknologi dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap krusial agar kekayaan hayati nasional tidak diklaim oleh pihak asing. Megawati menginstruksikan BRIN dan perguruan tinggi untuk mengintegrasikan hasil riset dengan kebutuhan industri dan kebijakan publik.
"Tolong sosialisasikan soal paten itu, karena begitu sudah dipatenkan, itu menjadi hukum internasional," pesan Megawati.
