Aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar, memberikan tanggapan menohok terkait langkah Menteri HAM Natalius Pigai baru-baru ini. Ia mengomentari tantangan debat terbuka yang dilayangkan Pigai kepada Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar alias Uceng. Menurut Haris, langkah tersebut kurang tepat sasaran jika dikaitkan dengan substansi permasalahan HAM di Indonesia saat ini.
Perseteruan ini bermula saat Natalius Pigai secara terbuka mengajak Uceng untuk beradu argumen di hadapan publik. Tantangan tersebut muncul setelah adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam antara sang menteri dengan akademisi hukum tersebut. Haris Azhar menilai bahwa energi seorang menteri seharusnya dialokasikan untuk hal-hal yang lebih berdampak langsung pada penegakan hukum.
Zainal Arifin Mochtar sendiri dikenal sebagai sosok kritis yang sering memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah secara konsisten. Sebagai pakar hukum tata negara, Uceng kerap menyoroti kinerja kementerian dan lembaga negara dari perspektif akademis yang mendalam. Hal inilah yang kemudian memicu respons defensif dari pihak Natalius Pigai hingga melahirkan ajakan debat terbuka tersebut.
Haris Azhar menyarankan agar Pigai lebih berani menghadapi oknum aparat keamanan yang diduga melakukan pelanggaran di lapangan. Ia menegaskan bahwa berdebat dengan akademisi seperti Uceng tidak akan menyelesaikan akar masalah kekerasan yang terjadi. "Dibanding Uceng, Pigai diminta ajak debat polisi yang melakukan kekerasan," ungkap Haris dalam merespons dinamika yang sedang berkembang.
Pernyataan Haris ini menggarisbawahi pentingnya peran Kementerian HAM dalam melakukan kontrol terhadap institusi kepolisian secara ketat. Jika menteri hanya sibuk berdebat dengan warga sipil atau akademisi, dikhawatirkan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang akan semakin melemah. Hal ini dianggap bisa memperburuk citra penegakan hak asasi manusia di mata masyarakat internasional maupun domestik.
Hingga saat ini, publik masih menunggu respons resmi dari Natalius Pigai terkait saran tajam yang diberikan oleh Haris Azhar tersebut. Banyak pihak berharap agar Kementerian HAM lebih fokus pada perlindungan korban kekerasan aparat daripada terjebak dalam polemik kata-kata. Diskusi di media sosial pun terus berkembang pesat mengikuti dinamika antara pejabat negara dan aktivis pro-demokrasi ini.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa dialog antara pemerintah dan masyarakat harus selalu berorientasi pada solusi yang konkret. Penegakan hak asasi manusia membutuhkan tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar adu retorika di ruang publik yang tidak berujung. Haris Azhar berharap kementerian terkait mampu menunjukkan taringnya dalam menghadapi pelaku kekerasan yang sebenarnya demi keadilan masyarakat.
Sumber: Mediaindonesia
