JAKARTA, Infotren.id – Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, menegaskan pentingnya bagi pemerintah untuk memilih program-program yang benar-benar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah tantangan ketidakseimbangan fiskal yang sedang dihadapi negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Kalla dalam sebuah diskusi dengan sejumlah ekonom yang berlangsung di kawasan Jakarta Selatan pada Senin (9/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kalla menyebutkan bahwa Indonesia kini harus menghadapi masalah ketidakseimbangan fiskal yang cukup besar, sehingga prioritas pembangunan harus disusun secara bijak.
"Saat fiskal kita mengalami ketidakseimbangan yang besar, langkah pertama yang harus diambil adalah memilih pembiayaan yang tidak hanya memajukan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujar Kalla kepada wartawan usai acara tersebut.
Menurut Kalla, di tengah ketidakpastian fiskal, penting bagi pemerintah untuk memfokuskan anggaran pada program yang dapat langsung meningkatkan daya ungkit ekonomi.
Menurunkan pengeluaran yang tidak produktif menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan agar negara dapat memaksimalkan penerimaan dan mempercepat pemulihan ekonomi.
Meskipun Kalla menilai bahwa berbagai program pemerintah yang ada, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista), dan penguatan koperasi, semuanya penting, ia menekankan bahwa ada program-program yang lebih mendesak untuk didahulukan.
"MBG itu penting, membeli alutsista itu penting, koperasi itu penting. Tapi harus ada prioritas, dan ada yang lebih penting dari itu," jelas Kalla.
Ia menekankan bahwa semua program pemerintah tentu memiliki peranan, tetapi dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemilihan program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus utama.
Kalla juga menambahkan bahwa setiap program yang tidak dapat dilaksanakan segera sebaiknya diatur waktunya sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas fiskal negara saat ini.
