INFOTREN.ID - Tekanan inflasi yang terus menghantam masyarakat Indonesia menuntut efektivitas maksimal dari program bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah.
Isu mengenai akurasi dan distribusi bantuan ini menjadi sorotan serius di lembaga legislatif, terutama menyangkut perlindungan sosial bagi warga yang membutuhkan.
Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Selly Andriany Gantina, secara tegas menyoroti urgensi pembenahan pada sistem distribusi bantuan tersebut.
Menurutnya, bansos harus benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat, bukan malah menjadi lahan subur bagi praktik yang tidak diinginkan.
Selly menekankan bahwa kunci utama keberhasilan program ini terletak pada sinkronisasi data penerima yang akurat dan proses verifikasi yang dilakukan secara ketat dan transparan.
Hal ini penting dilakukan agar bantuan negara dapat tersalurkan tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran anggaran yang merugikan rakyat kecil.
Salah satu potensi masalah yang disorot adalah potensi bantuan yang justru tertahan dalam birokrasi atau bahkan terparkir di lembaga perbankan tanpa sempat menyentuh tangan masyarakat penerima manfaat.
"Sinkronisasi data dan proses verifikasi yang ketat menjadi kunci agar bantuan negara tidak salah sasaran atau justru tertahan di lembaga perbankan," ujar Selly Andriany Gantina.
Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya langkah preventif yang kuat agar penyaluran dana bantuan sosial tidak berubah menjadi "bancakan pihak tertentu" seperti yang dikhawatirkan publik.
