INFOTREN.ID - Pencapaian signifikan dalam ekosistem pembayaran digital nasional tercatat di Provinsi DKI Jakarta, di mana transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berhasil mendominasi. Kontribusi wilayah ibu kota ini kini telah mencapai angka fantastis, yakni sekitar 38 persen dari keseluruhan transaksi QRIS yang tercatat di seluruh Indonesia.

Angka substansial ini membuktikan keberhasilan dari upaya penguatan sistem pembayaran nirsentuh yang telah digalakkan selama ini. Peningkatan ini merupakan buah nyata dari sinergi dan kolaborasi yang intensif antara Bank Indonesia (BI) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Peran sentral dalam mendorong inklusi dan efisiensi pembayaran digital ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta. Pihaknya menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mencapai target digitalisasi yang ambisius.

Capaian luar biasa ini secara spesifik merupakan hasil kolaborasi erat antara tiga entitas utama. Mereka adalah Pemprov DKI Jakarta, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menggalakkan adopsi QRIS.

Digitalisasi transaksi ini diterapkan secara merata di berbagai lini perekonomian, termasuk upaya masif untuk memodernisasi metode pembayaran di sektor tradisional seperti pasar rakyat. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha kecil juga ikut menikmati kemudahan pembayaran digital.

Momen pengumuman ini terjadi ketika Gubernur memberikan sambutan pada pembukaan acara penting di ibu kota. Kegiatan tersebut adalah Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 yang diselenggarakan di Istora Senayan.

"Transaksi QRIS Jakarta ini sekarang sudah 38 persen dari transaksi nasional. Dan itu berkat kerja sama antara Bank Indonesia, OJK, mendorong seluruh pasar-pasar yang ada di Jakarta," ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat membuka acara tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Pramono Anung secara langsung pada hari Sabtu, 4 Juli 2026, di lokasi berlangsungnya JKF 2026. Hal ini menggarisbawahi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pembayaran digital nasional.

Dilansir dari JakartaHype.com, capaian 38 persen ini menempatkan Jakarta sebagai motor penggerak utama dalam transformasi pembayaran non-tunai di Indonesia. Keberhasilan ini menjadi barometer penting bagi daerah lain untuk mempercepat adopsi QRIS.