Pemerintah Iran secara resmi menunjuk ulama senior Ayatollah Alireza Arafi untuk menakhodai Dewan Kepemimpinan Sementara pasca wafatnya Ayatollah Ali Khamenei. Langkah krusial ini diambil guna mengisi kekosongan kekuasaan di posisi tertinggi negara tersebut hingga pemimpin permanen terpilih. Arafi akan mengemban mandat besar ini bersama jajaran petinggi negara lainnya dalam masa transisi yang sangat menentukan bagi masa depan Teheran.
Berdasarkan laporan CBS yang merujuk pada kantor berita mahasiswa Iran ISNA, Arafi tidak bekerja sendirian dalam menjalankan roda pemerintahan sementara. Ia didampingi oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta Kepala Kehakiman Ghomhossein Mohseni Ejei di dalam dewan tersebut. Juru bicara Dewan Penilaian Kepentingan Nasional, Mohsen Dehnavi, mengonfirmasi penunjukan ini melalui unggahan resmi di media sosial X pada Minggu (1/3).
Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, Dewan Kepemimpinan Sementara ini bertugas menjalankan fungsi vital negara sampai Majelis Ahli menentukan sosok pengganti tetap secepatnya. Penunjukan Arafi yang kini berusia 67 tahun dianggap strategis mengingat ia merupakan anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengaruh besar. Proses ini menandai transisi kepemimpinan tertinggi kedua sejak pecahnya Revolusi Islam pada tahun 1979 silam yang menguji kohesi politik Iran.
Lahir di Meybod pada tahun 1959, Alireza Arafi tumbuh dari keluarga ulama dan telah mendedikasikan puluhan tahun hidupnya di lembaga teologi. Ia meraih gelar mujtahid yang memberinya otoritas penuh untuk mengeluarkan fatwa secara independen setelah menempuh pendidikan di Qom di bawah bimbingan ulama terkemuka. Karier cemerlangnya di bawah kepemimpinan Khamenei membawanya menduduki berbagai posisi kunci, termasuk memimpin salat Jumat hingga menjabat ketua Universitas Internasional Al-Mustafa.
Sejak tahun 2019, Arafi telah mengukuhkan posisinya sebagai bagian dari elit ulama setelah diangkat menjadi anggota Dewan Penjaga yang sangat berpengaruh. Jabatan prestisius tersebut memberinya wewenang besar dalam mengawasi perumusan undang-undang serta proses verifikasi calon dalam pemilihan umum di Iran. Kehadirannya di Dewan Kepemimpinan Sementara diprediksi akan sangat memengaruhi arah suksesi pemimpin tertinggi Iran, bersaing di antara faksi garis keras maupun pragmatis.
Dalam pandangan politiknya, Arafi sangat menekankan pentingnya peran seminari dan kaum ulama dalam kancah perpolitikan nasional maupun internasional. Ia menegaskan bahwa institusi pendidikan agama harus selalu bersolidaritas dengan kaum tertindas serta memiliki jiwa revolusioner dalam setiap gerakannya. "Seminari harus berasal dari rakyat, bersolidaritas dengan kaum tertindas, bersifat politis, revolusioner, dan berwawasan internasional," ungkapnya sebagaimana dikutip dari laporan Al Jazeera.
Meskipun memiliki rekam jejak yang mumpuni di birokrasi keagamaan, Arafi kini menghadapi tantangan besar terkait stabilitas internal dan tekanan eksternal. Ketiadaan basis politik independen yang kuat menjadi ujian tersendiri baginya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di tengah ketidakstabilan kawasan. Dunia kini menyoroti bagaimana kepemimpinan kolektif ini akan membawa Iran melewati masa transisi yang penuh ketidakpastian hingga pemimpin permanen ditetapkan.
Sumber: Cnnindonesia
