INFOTREN.ID - Pemerintah Pakistan mengambil langkah tak terduga dengan mengumumkan kebijakan pembebasan biaya transportasi umum di wilayahnya. Kebijakan ini mencakup ibu kota Islamabad serta provinsi Punjab, yang merupakan wilayah terpadat di negara tersebut.
Langkah kompensasi ini diberlakukan sebagai dampak langsung dari kenaikan signifikan harga bahan bakar minyak (BBM) domestik. Kenaikan harga BBM tersebut disebut-sebut merupakan respons terhadap dinamika geopolitik global yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Sebelumnya, otoritas Pakistan sempat memberlakukan kenaikan harga bensin secara drastis, mencapai 42,7 persen. Kenaikan tersebut sempat mematok harga bensin di angka 485 rupee per liter, setara dengan sekitar US$1,74.
Keputusan penetapan harga BBM yang tinggi ini sontak memicu reaksi keras dari masyarakat luas. Hal ini terbukti dengan adanya gelombang aksi protes jalanan yang meluas di berbagai kota.
Kondisi semakin diperparah dengan munculnya antrean panjang sepeda motor di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fenomena ini menunjukkan betapa vitalnya bahan bakar bagi mobilitas harian warga Pakistan.
Menanggapi gejolak sosial dan protes yang terjadi, Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif segera mengambil tindakan korektif. Keputusan untuk menggratiskan transportasi umum tampaknya menjadi upaya meredam kemarahan publik.
Pada Jumat malam waktu setempat, PM Shehbaz Sharif menyatakan bahwa kenaikan harga BBM yang semula diberlakukan akan ditarik kembali. Ia mengumumkan akan merevisi besaran kenaikan tersebut agar lebih meringankan beban masyarakat.
"Saya akan mengurangi kenaikan tersebut dan menetapkan harga bensin sebesar 378 rupee per liter," ujar Perdana Menteri Shehbaz Sharif, mengindikasikan adanya penyesuaian harga yang lebih moderat.
Keputusan untuk menggratiskan transportasi umum selama satu bulan penuh ini merupakan langkah mitigasi yang ditempuh pemerintah Pakistan untuk menjaga stabilitas sosial pasca kenaikan harga energi global yang signifikan.
