INFOTREN.ID - Sayap ideologis militer Iran, Garda Revolusi Iran (IRGC), telah mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi gelombang protes lanjutan di negara tersebut. Mereka mengancam akan memberikan respon yang jauh lebih tegas jika demonstrasi baru pecah di jalanan Teheran.
Ancaman ini merupakan respons langsung terhadap gejolak politik yang sempat melanda Iran sebelumnya. Diketahui, aksi protes antipemerintah yang terjadi pada Januari lalu berakhir dengan penindakan brutal oleh aparat keamanan.
Pihak Garda Revolusi secara eksplisit menyatakan bahwa respons terhadap kerusuhan di masa depan akan melampaui intensitas penindakan yang terjadi pada bulan Januari. Pada saat itu, insiden tersebut dilaporkan merenggut nyawa ribuan orang akibat kekerasan yang digunakan.
Pernyataan resmi ini disiarkan melalui televisi pemerintah Iran, memberikan penekanan serius atas posisi mereka dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Informasi ini turut dikutip oleh kantor berita internasional AFP pada hari Jumat, 13 Maret 2026.
Garda Revolusi Iran menuding adanya upaya berkelanjutan dari pihak luar untuk mengacaukan stabilitas negara. Mereka menganggap taktik lama sedang dihidupkan kembali untuk memicu kekacauan sipil.
"Musuh jahat, yang gagal mencapai tujuan pertempuran di lapangan, sekali lagi berupaya menanamkan rasa takut dan mengobarkan kerusuhan jalanan," kata Garda Revolusi Iran dalam pernyataannya yang disiarkan televisi pemerintah, seperti dilansir AFP, Jumat (13/3/2026).
Lebih lanjut, Garda Revolusi Iran memberikan janji spesifik mengenai tindakan keras yang akan diambil jika terjadi gelombang demonstrasi susulan. Mereka menggarisbawahi perbedaan antara respons yang akan datang dengan respons sebelumnya.
Dalam dokumen resmi mereka, Garda Revolusi Iran menjanjikan "pukulan yang lebih keras daripada pada 8 Januari lalu" jika terjadi kerusuhan baru. Hal ini menegaskan garis merah pemerintah terhadap segala bentuk pembangkangan sipil.
Ancaman ini sekaligus menjadi sinyal bahwa otoritas Iran tidak akan menoleransi lagi mobilisasi massa yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan kedaulatan negara. Para pengamat politik mencermati ketegangan ini sebagai indikasi kerentanan internal Republik Islam tersebut.
